Press "Enter" to skip to content

Pembuatan Surat Izin Prinsip – Pendaftaran Penanaman Modal atau Investasi

kupas bisnis 2

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta – Apa itu Surat izin prinsip – Pengertian Surat Izin Prinsip – Syarat Pembuatan Surat Izin Prinsip – Cara Membuat Surat Izin Prinsip.- Pendaftaran Penanaman Modal atau Pendaftaran  Investasi

Baca juga cek saldo BPJS

Inilah Pengertian Dan Langkah-langkah Membuat Surat Izin Prinsip

Tahukah Anda apa itu Surat Izin Prinsip? Pengertian dari Surat Ijin Prinsip yaitu sebuah izin atau pengakuan dari pemerintah baik dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota yang harus dimiliki oleh seseorang apabila ia memulai usaha.

Surat Izin Prinsip dibutuhkan dalam upaya mendirikan ataupun memulai sebuah usaha baru baik sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) serta dalam rangka perpindahan lokasi proyek PMA atau PMDN.

Keputusan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tantang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Langkah-langkah Cara Pembuatan Surat Izin Prinsip – Pendaftaran Penanaman Modal atau Pendaftaran Investasi

Izin usaha merupakan suatu pemberian izin atau persetujuan dari pihak berwenang atas adanya suatu kegiatan usaha oleh perusahaan atau seorang pengusaha.Salah satu bentuk ijin usaha yaitu Izin Prinsip.

Jika ingin membuat Surat Izin Prinsip untuk usaha Anda, Anda bisa mengajukannya kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal seperti Badan Perizinan Terpadu atau Badan Perizinan Penanaman yang berada di tingkat Kabupaten/ Kota Maupun Provinsi.

Namun, apabilasebagian saham dari perusahaan Anda dipegang oleh warga negara asing dan sebagian lagi dipegang olehWarga Negara Indonesia, Maka untuk melakukan kepengurusan Surat Izin Prinsip dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca juga call center BPJS

Beberapa dokumen yang harus dipersiapkan sebagai persyaratan administrasi untuk mengajukan Izin Prinsip di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di antaranya:

  1. Formulir Surat Ijin Prinsip harus ditandatangani dan dilengkapi oleh semua pemegang saham dari perusahaan PMA
  2. Nama-nama calon pemegang saham
  3. Kartu Tanda Penduduk atau KTP (untuk WNI)dan Kartu Tanda Pengenal yang sah seperti Paspor (bagi Warga Negara Asing)
  4. NPWP (untuk WNI)
  5. Production Flow Chart yang dilengkapi dengan penjelasan detail dari perusahaan atau usaha Anda
  6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan
  7. Nama perusahaan yang akan dibentuk
  8. Bidang Usaha Perusahaan yang akan dibentuk
  9. Lokasi Proyek atau Proyeksi
  10. Data-data Estimasi Produksi dan pemasaran
  11. Luas tanah yang dibutuhkan
  12. Jumlah tenaga kerja
  13. Rencana nilai investasi
  14. Rencana permodalan
  15. Surat Pernyataan bahwa data-data yang disajikan adalah benar

Selanjutnya data-data yang harus dipersiapkan untuk mengajukan Ijin Prinsip untuk pemohon yang berbentuk Badan Perusahaan, di antaranya:

  1. Formulir Ijin Prinsip yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh semua calon pemegang saham dari PMA
  2. Nama pimpinan tertinggi di perusahaan
  3. Nama perusahaan
  4. Foto copy Akta Pendirian
  5. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha
  6. Foto copy NPWP
  7. Foto copy Surat Pengusaha dari Menteri Hukum dan HAM
  8. Foto copy SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdagangan)
  9. Foto copy TDP ( Tanda Daftar Perusahaan)
  10. Bidang usaha
  11. Lokasi proyek atau proyeksi
  12. Data-data Estimasi produksi dan pemasaran
  13. Luas tanah yang dibutuhkan
  14. Jumlah tenaga kerja
  15. Rencana nilai investasi
  16. Rencana permodalan
  17. Surat pernyataan bahwa data-data yang disajikan adalah benar

Jika semua data tersebut sudah dipersiapkan, maka Anda sudah bisa mengajukan Surat Ijin Prinsip.Untuk mengurus ijin ini tidaklah sulit. Berikut langkah-langkah untuk melakukan pengajuan Ijin Prinsip untuk usaha Andamelalui :

  1. Anda diharuskan mengisi formulir sesuai dengan ketentuan dan menyerahkan semua dokumen yang diminta. Permohonan izin dilakukan dengan mengajukan ke pihak berwenang seperti PTSP Pusat BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/ Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya dan bisa dilakukan secara online melalui SPIPISE atau dengan cara manual.
  2. Petugas akan melakukan verifikasi isian formulir dan kelengkapan berkas permohonan
  3. Kemudian, pihak yang berwenang ( pemohon ) akan melakukan memoradium
  4. Penerbitan naskah akan dilakukan dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permohonan yang sudah lengkap dan benar. Namun, jika permohonan ditolak maka PTSP Pusat di BKPM Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/ Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai kewenangannya akan mengeluarkan surat penolakan Izin Prinsip. Surat penolakan ini juga dikeluarkan tiga hari sejak diterimanya permohonan dan akan disertai alasan penolakannya.

Masa berlaku setiap Izin Prinsip berbeda-beda tergantung dengan jenis industri dan proses pembangunannya. Namun secara umum, masa berlaku Izin Prinsip mulai dari dua sampai lima tahun.

Jika dalam jangka waktu Izin Prinsip yang sudah ditentukan  namun proyek yang sedang dikerjakan belum juga selesai, maka perusahaan tidak bisa melakukan pengajuan permohonan baik itu perizinan maupun nonperizinan.

Investor diharuskan melakukan pengajuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek yang sedang dikerjakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum habisnya masa berlaku Izin Prinsip.

Namun, perusahaan akan mendapatkan sanksi jika dalam jangka waktu yang sudah ditentukan proyek yang sedang dikerjakan belum selesai dan terlambat ataupun tidak melakukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek. Sanksi tersebut berupa surat peringatan dan akan ditindaklanjuti oleh BKPM.

Perusahaan diharuskan membuat permohonan Surat Izin Prinsip yang baru apabila hasil dari tindaklanjut oleh BKPM adalah bahwa perusahaan tidak dapat menyelesaikan proyek seperti seharusnya, atau terlambat untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.

Selanjutnya untuk Penanam Modal Asing (PMA) jika ingin mendapatkan Surat Izin Prinsip, maka wajib melaksanakan ketentuan persyaratan dalam nilai investasi dan permodalan. Ketentuan tersebut antara lain:

  1. Jumlah nilai yang diinvestasikan harus lebih besar dari Rp 10.000.000.000 di luar tanah dan bangunan.
  2. Untuk proyek perluasan suatu usaha di dalam satu kelompok usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Usaha Indonesia (KBLI) di tempat yang sama, dengan ketentuan akumulasi nilai investasi seluruh proyek di tempat tersebut mencapai lebih dari Rp 10.000.000.000 di luar tanah dan bangunan, maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp 10.000.000.000.
  3. Sedangkan untuk perluasan satu atau lebih bidang usaha dalam sub golongan usaha berdasarkan KBLI, yang tidak mendapat fasilitas di luar kota industri, di satu lokasi di satu Kabupaten/ Kota maka nilai investasi untuk semua bidang usaha harus lebih besar dai Rp 10.000.000.000 di luar tanah dan bangunan.
  4. Penempatan nilai modal sama dengan modal disetor minimal sebesar Rp 2.500.000.000
  5. Dalam modal perseroan, untuk setiap pemegang saham minimal sebesar Rp 10.000.000.000 dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Selanjutnya, membuat perjanjian atau pernyataan yang mengatakan bahwa kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain tidak diperbolehkan untuk setiap penanam modal.

Itulah pengertian Surat Izin Prinsip dan beberapa langkah mudah  mengajukannya untuk usaha Anda. Bagi Anda yang belum mengajukan surat izin untuk usaha atau perusahaan, segeralah untuk mengajukan jika tidak ingin usaha Anda bermasalah.

Selain itu, dengan memiliki Surat Izin Prinsip maka Anda juga akan mendapat perlindungan hukum untuk melakukan berbagai usaha yang berhubungan dengan kegiatan investasi modal dan penanaman modal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *