surat izin usaha perdagangan siup

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta – Penjelasan Mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Apa itu SIUP? Apa saja jenis-jenis SIUP dan bagaimana cara membuatnya?

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan surat yang diterbitkan oleh pemerintah agar pelaku usaha bisa melakukan aktivitas atau kegiatan usaha perdagangan. Ini berarti, setiap individu, kelompok atau perusahaan wajib memperoleh SIUP. Surat ini diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan domisili perusahaan. Ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ada beberapa jenis SIUP serta ketentuan khusus seperti surat izin pada umumnya. Ada pula syarat administratif yang berbeda-beda untuk menerbitkan SIUP. Hal-hal tersebut perlu dipahami oleh setiap calon pemohon agar tidak menyalahi aturan serta mendapatkan SIUP sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya mengenai SIUP, bisa disimak informasi di bawah ini.

Definisi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Seperti disinggung di atas, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan surat surat izin agar pelaku usaha bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang, badan atau perusahaan yang memiliki usaha khusus perdagangan.

Fungsi utama dari adanya SIUP terutama bagi para pelaku usaha perdagangan adalah sebagai bukti bahwa usaha perdagangannya telah sah secara hukum. Tidak hanya pelaku usaha perdagangan skala besar saja yang membutuhkan SIUP, namun juga pelaku usaha kecil menengah. Hal ini bertujuan agar usahanya tidak hanya mendapatkan pengesahan, namun juga pengakuan dari pemerintahan.

Hal-hal tersebut di atas bermanfaat untuk menghindari masalah yang dapat mengganggu berjalannya usaha di kemudian hari. Sekarang, jelas sudah betapa pentingnya untuk mendapatkan SIUP ini bagi setiap pelaku usaha perdagangan.

Manfaat SIUP

Bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan SIUP, mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan. Salah satu keuntungannya adalah sebagai alat pengesahan dari pemerintah yang berarti perizinan usaha tidak menjadi masalah karena sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ada juga keuntungan lainnya yaitu dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) maka perusahaan bisa melakukan kegiatan usaha perdagangan baik impor maupun ekspor. Hal ini tentu sangat krusial, apalagi bagi perusahaan yang akan segera melebarkan bisnisnya. Bagi perusahaan besar, tentu ini merupakan kunci utama aktivitas perdagangan antar negara bisa terjadi.

Keuntungan terakhir adalah memenuhi syarat dasar untuk mengikuti lelang dari pemerintah. Pemerintah sering kali mengadakan lelang dan untuk bisa mengikutinya syarat yang diajukan adalah memiliki SIUP. SIUP sangat penting bagi proses lelang sebagai data yang mungkin ke depannya akan digunakan jika terjadi masalah pada barang lelang.

Jenis-jenis SIUP

SIUP dibagi menjadi beberapa jenis, setidaknya ada 4 jenis SIUP yang ada di Indonesia. Keempat jenis SIUP adalah SIUP Mikro, SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP besar. Penjelasan masing-masing jenis SIUP ada di bawah ini.

SIUP Mikro merupakan SIUP yang diberikan untuk perusahaan mikro dengan modal dan kekayaan seluruhnya tidak lebih dari nominal Rp 50 Juta. Jika lebih dari Rp 50 Juta maka masuk jenis SIUP kecil dengan catatan modal perusahaan dan kekayaan bersih kurang dari Rp 500 Juta.

Untuk jenis ketiga yaitu jenis Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah merupakan SIUP yang wajib dimiliki oleh pelaku perdagangan yang memiliki kekayaan serta modal lebih dari Rp 500 Juta, namun tidak lebih dari Rp 10 Milyar.

Jenis SIUP keempat yaitu SIUP Besar yang mana wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang memiliki modal sekaligus kekayaan pribadi bersih lebih dari RP 10 Milyar secara menyeluruh.

Perlu diperhatikan bahwa untuk kekayaan diatas merupakan kekayaan bersih atau netto. Untuk nominal masing-masing kategori, perlu dipahami bahwa nominal tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Siapa yang mengeluarkan SIUP?

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) seperti disinggung di atas dikeluarkan oleh pemerintah secara khusus melalui Kepala Kantor Perindustrian Tingkat II atau setingkat Kabupaten atau Kota atas nama menteri. Namun kantor tingkat II hanya menerbitkan SIUP perusahaan kecil dan menengah.

Untuk perusahaan besar, SIUP diterbitkan oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atau Provinsi atas nama menteri. Jadi, sebelum melakukan permohonan pemohon diharapkan teliti mengenai golongan perusahaan dagang yang akan didaftarkan usahanya untuk mendapatkan SIUP.

 Syarat administrasi SIUP

Untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), ada syarat-syarat dokumen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa persyaratan untuk individu, PT, koperasi maupun perseroan terbuka berbeda-beda. Jadi, pemohon harus memahami ini agar tidak salah dalam memproses SIUP nantinya.

Untuk mengurus SIUP bagi perusahaan perseorangan, syarat administrasinya meliputi fotocopy KTP, fotocopy NPWP, surat keterangan domisili yang bisa diperoleh di kelurahan atau kecamatan, neraca perusahaan, materai, foto pemilik perusahaan serta izin lain terkait usaha yang dijalankan jika ada.

Sedangkan untuk PT dan lainnya, perlu beberapa dokumen tambahan meliputi fotokopi akta pendirian PT, Surat HO, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berdirinya usaha dagang tersebut.

Cermati dengan baik syarat-syarat administrasi yang perlu dipersiapkan agar pemrosesan SIUP berjalan dengan cepat.

Prosedur pembuatan SIUP

Untuk membuatnya, kunjungi kantor seperti yang telah disebutkan diatas. Pastikan mengunjungi kantor sesuai jenis SIUP. Kemudian ambillah formulir pendaftaran atau surat permohonan untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di kantor tersebut.

Formulir harus diisi dan ditandatangani. Pastikan bahwa formulir diisi dengan benar dan lengkap sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Untuk melakukan tanda tangan harus diatas materai RP 6000. Kemudian fotocopy formulir tadi dan bayar tarif sesuai jenis SIUP yang dipilih.

Setelah membayar, tugas terakhir adalah mengambil SIUP yang sudah jadi. Proses pengambilan biasanya berbeda dari 3 hingga 12 hari kerja. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor seperti banyaknya permintaan. Pemohon yang disetujui biasanya akan mendapatkan informasi mengenai waktu pengambilan SIUP.

Sebagai tambahan informasi, perlu diketahui bahwa di beberapa tempat kini biaya perizinan sudah digratiskan. Pemohon diharapkan datang sendiri tanpa diwakilkan agar SIUP sesuai kebenarannya. Jika calon pemohon ragu akan syarat yang mungkin berubah, dapatkan informasinya langsung dari kantor yang tersebut di atas. Dengan menghubunginya, maka informasi yang didapat lebih akurat.

Berapa lama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku? SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan. Setiap pemilik SIUP wajib melakukan daftar ulang SIUP setiap 5 tahun sekali.

Ketidaktepatan data yang dimasukkan, tidak registrasi ulang serta menghentikan usaha berakibat pada tidak berlakunya SIUP. Hal ini perlu dipahami bagi semua yang mendapatkan SIUP. Setelah SIUP didapatkan, diharapkan usaha perdagangan dapat dimaksimalkan. Selain agar menggerakkan roda ekonomi daerah, juga agar memperoleh pendapatan baik untuk perusahaan maupun daerah itu sendiri.

Informasi di atas diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai SIUP beserta ketentuan-ketentuannya. SIUP wajib dimiliki dan sebelum melakukan permohonan, sangat penting untuk memahami SIUP itu sendiri agar mendapatkannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengetahui syarat-syarat untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) juga akan membantu untuk mempersiapkan dokumen yang sebenar-benarnya sehingga tidak melakukan pelanggaran hukum dalam mendapatkan surat izin.

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

call center BPJS kesehatan, BPJS kesehatan call center

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta – Call Center BPJS Kesehatan 24 Jam, BPJS Kesehatan Call Center

Bagi masyarakat Indonesia, mengetahui call center BPJS Kesehatan sangat penting. Selain untuk meminta informasi khusus yang tidak dipahami oleh masyarakat, memiliki kontak call center juga penting jika suatu saat terjadi sesuatu yang berhubungan dengan data BPJS. Nah, ada banyak sekali keuntungan dan manfaat ketika Anda bisa mengetahui kontak layanan pelanggan BPJS Kesehatan call center.

Call center bisa juga disebut sebagai pusat informasi. Nah, kini bagi pengguna jasa BPJS, tidak perlu susah-susah dalam menanyakan informasi yang berhubungan dengan BPJS.

Layanan 24 jam Call Center BPJS Kesehatan

Salah satu hal yang ditawarkan oleh BPJS adalah menawarkan call center selama 24 jam nonstop. Jadi, jika Anda membutuhkan informasi pada malam hari, baik tengah malam maupun dini hari, Anda bisa dengan mudah melakukannya karena nanti pihak BPJS akan tetap menjawab pertanyaan Anda.

Jadi, kapanpun Anda membutuhkan informasi lebih jelas mengenai pelayanan BPJS, Anda bisa dengan mudah menanyakannya.

Hal ini tentu saja menguntungkan, mengingat terkadang musibah bisa datang kapan saja.Dengan adanya layanan BPJS selama 24 jam, akan banyak pasien dan masyarakat yang diuntungkan.

Apalagi mereka yang membutuhkan BPJS serta informasinya untuk kesehatan pasien dengan musibah yang tiba-tiba menyerang.Dalam kata lain, layanan ini mungkin bisa menyelamatkan banyak orang juga.

Selain menghubungi kontak diatas, Anda juga bisa menanyakannya melalui situs BPJS, telephone serta email. Anda bisa menggunakan call center BPJS Kesehatan atau keduanya.

Call center BPJS Kesehatan

Perlu diperhatikan bahwa BPJS telah mengalami perubahan pada call center-nya. Yang sekarang, call centernya bisa diakses dengan menekan nomor 1500 400.

BPJS telah mengumumkan bahwa care centernya atau layanan terhadap pelanggan adalah pada nomor di atas. Para staff akan dengan cepat menanggapi setiap pertanyaan dari Anda.

Call Center BPJS Kesehatan 1500 400

Segala keluh kesah, pertanyaan dan meminta informasi mengenai layanan BPJS bisa Anda lakukan melalui panggilan terhadap nomor diatas. Ada baiknya jika Anda mencatat call center BPJS Kesehatan tersebut. Karena dengan begitu, Anda akan lebih mudah dalam melakukan panggilan kapan saja dan dimana saja.

Alamat Kontak BPJS Kesehatan Call Center

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938

Simak juga Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

Jika kamu ingin menonton trailer Spider-Man: Far From Home, sebaiknya anda menonton terlebih dahulu film Avengers: Endgame, karena film Spider-Man: Far From Home ini menceritakan tentang kehidupan Peter Parker setelah para Avengers melawan Thanos di Avengers: Endgame.

Simak juga: lagu barat terbaik.

Film Spider-Man: Far From Home ini, bercerita tentang Peter Parker yang tengah melakukan perjalanan musim panas ke Eropa bersama teman-temannya. Namun dalam perjalanan tersebut, Peter Parker justru bertemu dengan hal-hal yang aneh. Peter Parker akhirnya harus bertemu dengan seorang penjahat bernama Mysterio.

flick magazine.net

Mysterio adalah seorang ahli ilusi jahat yang mengenakan mangkok akuarium raksasa di kepalanya. Dalam film ini lagi-lagi sosok Mysterio yang diperankan oleh Jake Gyllenhall kembali mencuri perhatian. Menariknya, sosok yang biasanya menjadi Villain dalam komik Spider-Man ini justru akan bahu membahu dengan para jagoannya.

Bersama Nick Fury (Samuel L. Jackson), Mysterio mengajak Spider-man untuk memecahkan misteri dan kekacauan yang terjadi akibat ulah Thanos. Ya, aksi Thanos menghapus separuh makhluk hidup di alam semesta ternyata berdampak pada alam semesta lainnya di mana Mysterio berasal.

Dalam film Spider-Man: Far From Home ini, diceritakan bahwa Peter Parker akan mendapatkan situasi yang begitu dilematis. Di satu sisi ia tengah melakukan perjalanan musim panas ke Eropa bersama teman-temannya termasuk sosok yang dicintainya. Di sisi lain, Spider-Man harus menghadapi musuh-musuh misterius dari alam multiverse yang lain bersama Mysterio.

Kira – kira Spider-Man pilih yang mana ya?

  • Disutradarai: Jon Watts
  • Diproduksi: Kevin Feige dan Amy Pascal
  • Penulis: Chris McKenna dan Erik Sommers
  • Musik: Michael Giacchino
  • Sinematografi: Matius J. Lloyd
  • Editing: Dan Lebental dan Leigh Folsom-Boyd
  • Produksi: Columbia Pictures, Marvel Studios dan Pascal Pictures
  • Didistribusikan oleh Sony Pictures
  • Tanggal rilis: 2 Juli 2019 (Amerika Serikat) 5 Juli 2019 (Indonesia)

Pemain:

  • Tom Holland sebagai Peter Parker / Spider-Man: Seorang remaja, Penuntut, dan mantan anak didik Iron Man yang menerima kemampuan seperti laba-laba setelah digigit laba-laba yang dimodifikasi secara genetik.
  • Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury: Mantan direktur S.H.I.E.L.D. – Zendaya sebagai Michelle Jones “MJ”: Salah satu teman sekelas yang disukai oleh Parker.
  • Cobie Smulders sebagai Maria Hill: A mantan S.H.I.E.L.D. agen yang bekerja sama dengan Nick Fury.
  • Jon Favreau sebagai Harold “Happy” Hogan: Kepala keamanan untuk Stark Industries dan mantan pengawal Tony Stark almarhum yang merawat Parker.
  • Jacob Batalon sebagai Ned: Sahabat Parker.
  • Martin Starr sebagai Tn. Harrington: Pengajar dekathlon akademik Parker.
  • Marisa Tomei sebagai May Parker: Bibi Parker yang sepenuhnya menyadari dan memeluk identitas rahasianya sebagai Spider-Man.
  • Jake Gyllenhaal sebagai Quentin Beck / Mysterio: Seorang ahli Elementals yang mengaku berasal dari dimensi lain dan direkrut oleh Nick Fury untuk membantu Spider-Man menghentikan mereka.

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta –Ini Dia Cara Melakukan Permohonan Izin BPOM

Seiring dengan perkembangan jaman, gaya hidup seseorang semakin meningkat. Tingkat konsumsi mereka juga ikut meningkat. Hal tersebut diiringi dengan perkembangan bermunculan banyaknya jenis produk di pasaran. Seringkali suatu iklan mempromosikan produk secara berlebihan sehingga meningkatkan konsumsi walaupun itu kurang rasional. Tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang baik akan keamanan suatu produk yang ia konsumsi. Nah, untuk melindungi kepentingan konsumen, maka diperlukan suatu izin BPOM.

Hal tersebut sesuai dengan PP No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Peredaran produk pangan di pasaran diawasi oleh pemerintah sehingga dipastikan semua produk yang dipasarkan aman dikonsumsi oleh konsumen. BPOM adalah suatu badan yang memiliki tugas mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya badan ini, maka peredaran makanan, minuman ataupun obat-obatan benar-benar diawasi sehingga kepentingan konsumen diperhatikan. Semua itu dilakukan demi keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen.

Fungsi Badan POM

BPOM memiliki beberapa fungsi sebagai berikut ini:

  1. Sebagai bentuk pengaturan, standarisasi dan regulasi.
  2. Sebagai lisensi atau sertifikasi mengenai cara produksi yang baik.
  3. Sebagai evaluasi produk sebelum siap diedarkan ke masyarakat luas, apakah layak atau tidak
  4. Memberikan edukasi, informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas termasuk adanya peringatan untuk tidak menggunakan suatu produk berbahaya
  5. Pre audit dan pasca audit terhadap iklan suatu produk yang sudah dipasarkan
  6. Sebagai post marketing Vigilans. Maksudnya yaitu memeriksa sarana produksi dan distribusi, menguji sample di laboratorium, dan melakukan penyidikan serta penegakan hukum terhadap produk.

Jenis Nomor Pendaftaran

Setelah mendapatkan izin BPOM, pada kemasan produk biasanya ada beberapa jenis label kode, yaitu SP, MD dan ML. Setiap kode memiliki maksud tertentu dan ditujukan untuk suatu jenis produk yang berbeda.

SP diberikan untuk penguasa kecil yang diberikan penyuluhan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian, MD merupakan produsen makanan dan minuman tingkat skala sedang yang bisa mengikuti syarat keamanan yang telah diatur oleh pemerintah. Dan yang terakhir ialah ML, yang diberikan khusus produk impor.

Proses pendaftaran Izin BPOM

Badan POM menangani semua produk makanan dan minuman yang beredar di seluruh wilayah Indonesia. Baik itu produk lokal maupun impor, semuanya diawasi oleh Badan POM dengan ketat demi keamanan konsumen.

Untuk jenis produk lokal, pengurusan izin badan POM bisa dilakukan dengan syarat harus mengantongi izin dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan terlebih dahulu. Untuk pengambilan formulir pendaftaran, Anda bisa datang ke Tata Usaha Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM, Gedung D Lantai III. Alamatnya ada di Jalan Percetakan Negara No 23 Jakarta Pusat, Telp. 021-4245267. Setelah mendapatkan formulir, isi dengan lengkap. Kemudian serahkan kembali formulir yang telah diisi dengan data diri yang valid beserta contoh produk yang Anda miliki.

Nantinya, Anda akan mendapatkan penilaian keamanan pangan sehingga nomor pendaftaran keluar.

Penilaian pangan dibedakan menjadi dua yaitu:

  • Penilaian umum

dikhususkan untuk produk yang memiliki resiko tinggi dan sebelumnya produk ini belum pernah mendapatkan nomor pendaftaran

  • Penilaian One Day Service.

Dikhususkan untuk produk yang memiliki resiko rendah dan sebelumnya sudah pernah mengantongi nomor pendaftaran

Untuk mendapatkan penilaian tersebut, berikut ini ada langkah detailnya berdasarkan kategori produk.

  1. Produk dalam negeri

Untuk produk MD (skala sedang), berikut ini syarat pendaftaran penilaian umum dan One Day Service.

  • Fotokopi izin industri yang berasal dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atau Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
  • Hasil penelitian dari laboratorium (asli) terhadap produk yang diusulkan
  • Contoh produk beserta rancangan label
  • Formulir pendaftaran
  • Lampiran surat persetujuan produk yang sudah mendapatkan ijin sebelumnya (ini khusus untuk produk ODS)

Semua dokumen dibuat rangkap 4, karena 1 dipegang Anda sendiri selaku pemohon, kemudian 3 diberikan kepada petugas.

  1. Produk Luar Negeri

Berikut ini syarat pendaftaran umum dan ODS untuk produk impor (ML):

  • Surat keterangan dari pabrik asal (asli dan lampirkan juga fotokopi)
  • Sertifikat Health dari instansi yang berwenang negara asalnya (asli dan lampirkan juga fotokopinya)
  • Hasil penelitian dari laboratorium mengenai kandungan gizi, label, cemaran logam, dan cemaran mikrobiologi, serta uji kimia.
  • Contoh produk dan rancangan label yang akan dipasarkan
  • Formulir pendaftaran

Khusus untuk One Day Service, lampirkan label yang sudah mendapatkan nomor pendaftaran.

Pendaftaran BPOM

  1. Produk Makanan Dalam Negeri

Apakah Anda memiliki produk makanan buatan dalam negeri yang ingin didaftarkan BPOM ? Ada beberapa dokumen yang harus diserahkan ke Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Semua dokumen harus rangkap 3. Berikut ini rinciannya:

  1. Permohonan pendaftaran

Lampirkan formulir A, B, C, D beserta lampiran beberapa dokumen pendukungnya.

  1. Formulir A (diklip di form A)

Beberapa dokumen yang diperlukan ialah:

  • Sertifikat merek dari Departemen Kehakiman. Dokumen ini sifatnya tidak wajib. Boleh dilampirkan jika ada.
  • Rancangan label sesuai dengan yang akan dipasarkan untuk produk tersebut
  • Fotokopi surat dari Badan Perindustrian RI
  • Surat pemeriksaan BPOM jika sudah diperiksa
  • Fotokopi izin produksi farmasi dan sertifikat cara pembuatan obat yang baik (khusus produk suplemen makanan)
  • Sertifikat SNI dari Deperindag (produk air minum kemasan dan garam)
  • Surat keterangan pabrik asal (untuk produk yang dikemas kembali)
  • Surat keterangan lisensi pabrik asal (untuk produk jenis lisensi)
  1. Formulir B (diklip di form B)

Kelengkapan dokumen yang harus dipersiapkan adalah:

  • Keterangan mengenai bahan baku dan bahan tambahan makanan yang digunakan untuk membuat produk tersebut
  • Asal pembelian bahan baku dan bahan tambahan
  • Standar yang digunakan oleh pabrik pembuat
  • Sertifikat wadah dan tutup
  • Uji kemasan untuk produk suplemen makanan
  1. Formulir C (diklip di form C)
  • Jalannya proses produksi dari bahan baku sampai jadi
  • Sanitasi pabrik dan pegawai
  • Peta lokasi pabrik
  1. Formulir D (diklip di form D)
  • Struktur organisasi
  • Sistem pengawasan sarana, alat, dan mutu
  • Hasil analisa produk berupa pemeriksaan kimia, BTM (tergantung jenis makanan), fisika, cemaran logam dan cemaran mikroba .
  • Hasil uji laboratorium. Apabila menggunakan lab sendiri, maka harus dilampirkan metode dan prosedur analisa lengkap dengan daftar peralatan laboratorium. Lalu, jika dilakukan di lab pemerintah atau yang sudah terakreditasi, lampirkan metode yang dipakai untuk melakukan penelitian.
  • In process control dalam hal pengawasan mutu proses produksi produk tersebut
  1. Pendaftaran Makanan Impor

Apabila Anda ingin mendaftarkan produk makanan impor, Anda juga harus mengirim dokumen-dokumen penting ke Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan masing-masing 3 rangkap. Berikut ini detailnya:

  1. Permohonan pendaftaran

Jika ingin mendaftarkan produk makanan dalam negeri, yaitu terdiri dari formulir A, B, C, D dari pabrik asal yang telah dilegalisir.

  1. Formulir A (diklip di form A)
  • Sertifikat merek
  • Sertifikat kesehatan dari negara asal, bisa asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir.
  • Sertifikat keterangan hasil bebas radiasi
  • Surat penunjukkan yang berasal dari pabrik asli, bisa asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir.
  • Rancangan label sesuai dengan yang akan digunakan untuk pemasaran
  1. Formulir B (diklip di form B)
  • Komposisi produk dari pabrik
  • Spesifikasi asal bahan baku dan BTM dari pabrik pembuat
  • Sertifikat wadah dan tutup
  • Standar pabrik
  • Uji kemasan dan pemberian bahan baku, khusus untuk suplemen makanan
  1. Formulir C (diklip di form C)
  • Proses produksi dari bahan baku sampai jadi
  1. Formulir D (diklip di form D)
  • Sistem pengawasan mutu
  • Hasil analisa produk berupa pemeriksaan kimia, BTM (tergantung jenis makanan), fisika, cemaran logam dan cemaran mikroba .
  • Hasil uji laboratorium. Apabila menggunakan lab sendiri, maka harus dilampirkan metode dan prosedur analisa lengkap dengan daftar peralatan laboratorium. Lalu, jika dilakukan di lab pemerintah atau yang sudah terakreditasi, lampirkan metode yang dipakai untuk melakukan penelitian.
  • In process control dalam hal pengawasan mutu proses produksi produk tersebut

Itulah tahapan cara mengurus permohonan surat izin BPOM.  Jika Anda memiliki suatu produk yang akan dipasarkan, maka Anda wajib mendaftarkan ke BPOM.

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta –Inilah Pengertian Dan Prosedur Pembuatan HO Surat Izin Gangguan

HO Surat Izin Gangguan atau yang biasa disebut dengan HO (Hinderordonnantie) merupakan surat keterangan yang berisi tentang pernyataan tidak adanya gangguan atau keberatan atas suatu lokasi usaha yang sedang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di tempat tertentu.

Dasar hukum dari Izin Gangguan adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 yang berisi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tak hanya itu, Izin Gangguan ini juga ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan. Misalnya saja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang membuat Perda dengan No. 10 Tahun 2012 tentang besaran retribusi untuk Izin Gangguan.

Prosedur Pembuatan HO Surat Izin Gangguan

Dengan adanya dasar hukum yang mengatur HO Surat Izin Gangguan, diwajibkan untuk semua pengusaha atau badan usaha yang akan menjalankan usahanya di suatu wilayah tertentu memiliki Surat Izin tersebut. Jika dalam menjalankan usahanya seorang pengusaha atau badan usaha tidak memiliki surat izin ini, maka akan mengganggu usaha khususnya bagi pemilik usaha kecil dan pemula.

Sebaliknya, jika sudah memiliki HO Surat Izin Gangguan maka usaha yang dijalankan sudah dianggap beroperasi secara legal. Tak hanya itu, surat Izin Gangguan juga dijadikan sebagai salah satu syarat agar bisa mendapatkan surat izin usaha lanjutan seperti izin untuk mendirikan Apotik dan Toko Obat, surat Izin Usaha Perdagangan, izin impor Barang Modal Buka Baru atau bekas, dan surat izin usaha hiburan perizinan-perizinan usaha yang lain.

Jenis usaha yang diharuskan memiliki HO Surat Izin Gangguan yaitu di antaranya usaha industri penyulingan, industri bahan kimia, usaha penyembelihan hewan, usaha tembakau, industri pembuatan kapal dan beberapa jenis usaha lain yang sejenis.

Pihak yang mengeluarkan HO Surat Izin Gangguan adalah Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat dua atau setingkat Kabupaten dan Kotamadya. Sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang otonomi di masing-masing daerah, maka aturan pengeluaran HO Surat Izin Gangguan ini juga berbeda-beda di tiap daerah. Tak heran jika ada daerah tertentu yang menerapkan rumus untuk menentukan besar kecilnya biaya retribusi.

Untuk bisa mendapatkan HO Surat Izin Gangguan, maka syaratnya yaitu bahwa perusahaan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan tidak mencemari lingkungan di sekitar lokasi usaha.

HO Surat Izin Gangguan harus dimiliki oleh semua badan usaha atau pengusaha yang akan mendirikan usaha di suatu daerah tertentu. Untuk bisa mendapatkan surat izin ini, diharuskan melengkapi dokumen persyaratan administrasinya yang di antaranya sebagai berikut:

  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemilik perusahaan
  2. Denah lokasi dari tempat usaha atau perusahaan yang akan dijalankan
  3. Foto copy IMB
  4. Surat persetujuan dari pemilik tanah atau bangunan yang akan ditempati
  5. NPWP perusahaan
  6. Foto berwarna dari pemohon dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar
  7. Jika perusahaan berstatus badan hukum, maka harus menyertakan foto copy akta pendirian badan usaha
  8. Daftar rencana perlengkapan bangunan dan tata letak instalasi serta peralatan yang akan digunakan dalam menjalankan usaha
  9. Surat dari masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa keberatan atas berdirinya usaha atau perusahaan tersebut
  10. Surat izin penggunaan bangunan atau Ketetapan Rencana Kota (KRT)
  11. Bagan alir proses dan bagan penolong serta bagan alir pengolahan limbah

Jika semua dokumen  persyaratan di atas telah dipenuhi, maka Anda bisa langsung mengajukan permohonan HO Surat Izin Gangguan tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan prosedur pembuatannya di bawah ini !

  1. Ambil berkas permohonan di kantor Kecamatan dan dengan disertai persetujuan masyarakat sekitar tempat usaha, diketahui oleh Lurah, Dukuh dan Camat dengan dilengkapi materai Rp 6.000.
  2. Setelah itu, serahkan kembali berkas tersebut ke loket Kecamatan untuk diverifikasi kelengkapan persyaratannya. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan tanda bukti penerimaan permohonan perizinan
  3. Selanjutnya pihak Kecamatan melalui Sekretariat KPP akan menyampaikan berkas perizinan pembuatan HO Surat Izin Gangguan tersebut ke Dinas Ketentraman dan Ketertiban.
  4. Dinas Ketentraman dan Ketertiban melalui Seksi Perizinan akan meneliti kembali persyaratan tersebut. Selain itu, juga akan dilakukan peninjauan lokasi bersama instansi terkait, membuat berita acara hasil peninjauan lokasi, dan membuat perhitungan biaya retribusi.
  5. Selanjutnya, pemohon diharuskan membayar di KPP dengan formulir yang berwarna putih
  6. Untuk bukti pembayaran yang berwarna hijau serta penetapan biaya retribusi warna putih akan diserahkan oleh petugas KPP yang disertai formulir berwarna putih.
  7. Setelah pembayaran dilakukan, pemohon akan dibuatkan konsep surat izin dan sertifikasi Izin Gangguan.
  8. Untuk tanda tangan pihak Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta tanda tangan Kepala Dinas atas nama Bupati diberi nomor dan dikirimkan ke KPP.
  9. Selanjutnya, pemohon bisa mengambil Surat Izin Gangguan yang sudah selesai

Untuk lama waktu pengurusan HO Surat Izin Gangguan yang baru paling lama yaitu 14 hari sejak persyaratannya lengkap. Kemudian untuk perpanjangan paling lama lima hari setelah persyaratannya lengkap.

HO Surat Izin Gangguan memiliki masa berlaku selama tiga sampai dengan lima tahun. Jika sudah melebihi batas waktu tersebut, maka perusahaan wajib melakukan perpanjangan jika memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan selama subjek atau objek mengalami perubahan.

Untuk Anda yang ingin memperpanjang HO Surat Izin Gangguan, maka ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, di antaranya sebagai berikut:

  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perusahaan atau penanggungjawab perusahaan
  2. Foto copy NPWP perusahaan
  3. Foto copy akta Pendirian Perusahaan untuk usaha yang Berbadan Hukum
  4. Surat Kuasa untuk yang mengusahakan Proses Permohonan penerbitan Izin kepada pihak lain
  5. Surat keterangan domisili perusahaan
  6. Tanda bukti lunas PBB tahun terakhir
  7. Surat izin HO lama

HO Surat Izin Gangguan tidak hanya bermanfaat untuk pelaku usaha, namun juga bermanfaat untuk pemerintah. Hal ini dikarenakan retribusinya merupakan pembayaran atas pemberian izin tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan, kerugian dan bahaya.

Selain itu, Surat Izin Gangguan juga digunakan sebagai pembinaan, pengendalian, pengaturan dan pengawasan atas segala kegiatan pemanfaatan ruang, barang, fasilitas, pemanfaatan sumber daya alam tertentu agar dapat melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar tempat usaha.

Kebijakan Baru HO Surat Izin Gangguan Dari Pemerintah

Meskipun sudah banyak pelaku usaha yang memiliki HO Surat Izin Gangguan, namun ternyata ada kebijakan baru dari pemerintah yang mencabut perizinan surat izin ini. Kebijakan pencabutan tersebut sudah ditetapkan pada April 2017 lalu. Kebijakan pencabutan tersebut merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan Ease of doing business dan daya saing.

Tak hanya Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menyetujui adanya kebijakan ini. Oleh karena itu, sekarang pelaku usaha tidak lagi harus mengurus HO Surat Izin Gangguan karena penetapan Izin tersebut sudah tidak diberlakukan lagi.

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta – Langkah-Langkah Cara Membuat TDP – Tanda Daftar Perusahaan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan perusahaan sebagai salah satu bukti bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan usaha. Setiap perusahaan memang harus mendaftarkan perusahaannya karena hal tersebut sudah diatur dalam UU Pasal 5 No. 22 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

Setiap perusahaan diwajibkan untuk didaftarkan oleh pengurus atau pemilik perusahaan tersebut dan dapat diwakilkan orang lain dengan cara memberikan surat kuasa. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ternyata juga memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat dari tanda daftar ini adalah sebagai sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) juga diperlukan oleh perusahaan sebagai salah satu bukti autentik untuk menjamin usaha yang dilakukan oleh perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Setiap pihak yang berkepentingan dengan perusahaan juga bisa mendapatkan salinan dari surat daftar perusahaan.

Untuk membuat tanda daftar ini, perlu dipersiapkan beberapa macam hal. Pendaftaran perusahaan perseorangan dengan perseroan terbatas juga memiliki syarat yang berbeda-beda. Itulah mengapa pemilik usaha harus paham betul tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana cara melakukan pendaftaran perusahaan.

Hal-hal yang Perlu Dipersiapkan Dalam Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimiliki oleh berbagai jenis bidang usaha seperti PT, CV, Koperasi, perusahaan perseorangan, dan juga firma. Tanda daftar ini nantinya dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau kabupaten setempat.

Dalam membuat tanda daftar perusahaan ini, terdapat beberapa dokumen penting yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah Anda mempersiapkan persyaratannya, nantinya Anda bisa melangkah dengan lebih mudah.

Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam mendaftar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma dan Koperasi adalah :

  1. Fotocopi akta pendirian perusahaan
  2. Mengisi formulir isian yang disediakan dengan lengkap
  3. Fotocopi pengesahan akta dari pengadilan negeri setempat. Namun, untuk perusahaan jenis PT tidak perlu mencantumkan fotocopi ini.
  4. Fotocopi surat domisili perusahaan
  5. Fotocopy KTP penanggung jawab dan sekutu dari komanditer
  6. Asli dan fotocopy pengesahan akta pendirian atau perubahan yang bisa diminta dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia khusus untuk CV, Firma, dan koperasi
  7. Fotocopy KTP penanggung jawab koperasi
  8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP
  9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak/ NPWP
  10. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha/ SITU
  11. Fotocopy Akta pendirian perusahaan dari Kanwil khusus untuk koperasi
  12. Fotocopy paspor jika pemegang saham atau pengurus merupakan warga dari Negara asing
  13. Bukti setor untuk biaya administrasi

Syarat yang diperlukan dalam membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di atas cukup banyak bukan? Jadi, pastikan Anda telah mempersiapkan terlebih dahulu agar nantinya proses pendaftaran berjalan dengan lancar.

Berikutnya, inilah syarat yang harus dipersiapkan untuk membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari perusahaan perseorangan.

  1. Mengisi formulir isian yang telah disediakan dengan lengkap
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor dari penanggung jawab
  3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak/ NPWP
  4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha/ SITU
  5. Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan
  6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP

Setelah semua dokumen tersebut sudah dipersiapkan dengan lengkap, maka kini saatnya bagi Anda untuk melangkah dalam membuat Tanda Daftar Perusahaan. Bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperoleh TDP?

Prosedur Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Untuk membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Anda harus membawa persyaratan dengan lengkap ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Prosedur lengkapnya adalah sebagai berikut.

  1. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk PT atau yayasan harus mendapatkan pengesahan atau persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika perusahaan berbentuk CV, maka terlebih dahulu harus mendaftarkan ke pengadilan negeri setempat/ sesuai dengan alamat atau domisili perusahaan.
  2. Pemohon dari Tanda Daftar Perusahaan kemudian mengambil formulir pendaftaran yang telah disediakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota setempat. Formulir tersebut harus diisi dengan lengkap dan disahkan. Kemudian, formulir dikembalikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sembari membayar biaya administrasi dalam jumlah yang sudah ditentukan.
  3. Formulir kemudian akan dikembalikan setelah diperiksa atau diteliti oleh petugas pendaftaran
  4. Setelah formulir disetujui dan persyaratan sudah lengkap, maka Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pun akan segera diterbitkan

Jadi, untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) memang memiliki prosedur yang mudah asalkan semua syarat sudah terpenuhi dengan baik. Jadi, pastikan Anda telah memiliki dokumen yang lengkap agar Anda tidak perlu berlama-lama dalam melakukan pendaftaran perusahaan Anda.

Aturan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) juga memiliki aturan tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Berikut beberapa aturan yang perlu dipahami oleh Tanda Daftar Perusahaan.

  1. Jika TDP hilang, maka pemilik perusahaan berhak untuk mengajukan permohonan tertulis kepada kantor pendaftaran untuk memperoleh ganti dari TDP yang hilang, selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan sejak TDP tersebut dinyatakan benar-benar hilang.
  2. Jika terjadi pembubaran perusahaan atau pembubaran anak cabang perusahaan, maka pemilik ataupun pengurus perusahan harus melakukan likuidator untuk melaporkan hal tersebut.
  3. TDP perusahaan juga memiliki masa berlaku seperti jenis kartu-kartu lainn Kepada semua perusahaan yang telah mendapatkan TDP dan telah disahkan TDP nya, jangka waktu yang diberikan sudah tercantum sejak tanggal dikeluarkannya TDP tersebut. Pemilik perusahaan wajib untuk memperbaharui TDP sebelum berakhir masa berlakunya. Pembaharuan dilakukan selambat-lambatnya sebelum tanggal masa berlaku yang tercantum dalam TDP berakhir.
  4. Jika terjadi perubahan dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari awal pembuatan TDP tersebut, maka perusahaan wajib melaporkan hal tersebut. Pelaporan juga disertai dengan alasan lengkap tentang mengapa terjadi perubahan. Selambat-lambatnya, perusahaan harus melaporkan perubahan setelah 3 bulan terjadinya perubahan tersebut.
  5. Jika dalam perusahaan tersebut terdapat pergantian kepemilikan atau kepengurusan, maka pemilik perusahaan juga berkewajiban untuk melaporkan hal tersebut.

Untuk melakukan ijin perubahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), prosedurnya pun sama saja dengan prosedur ketika melakukan pendaftaran perusahaan yang baru. Hal-hal yang diganti saat perubahan TDP antara lain adalah pengalihan kepemilikan, perubahan status perusahaan, masa berlaku TDP, perubahan kegiatan pokok, perubahan alamat perusahaan, perubahan anggaran dasar, perubahan nama perusahaan dan beberapa hal lainnya.

Informasi mengenai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diharapkan mampu membantu perusahaan untuk membuat TDP yang baru atau pun melakukan perubahan TDP. Setiap perusahaan wajib hukumnya memiliki TDP agar nantinya dapat menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya.

Lebih dari itu, TDP juga merupakan salah satu bukti bahwa perusahaan sudah diakui untuk menjalankan bidang usahanya. Bagaimana perusahaan dapat berjalan jika TDP tidak dibuat. Sebagai perusahaan yang besar dan berkembang, maka sebaiknya TDP mendapatkan prioritas untuk dibuat dengan segera.

Jangan sampai pemilik perusahaan mengabaikan tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) karena akibatnya pun bisa fatal untuk perusahaan tersebut. Apakah Anda sudah mengurus TDP milik Anda?

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

Ternyata bakso juga bisa jadi pelakor pemirsah…. Berada di jalan pangeran Jayakarta, warung bakso ini terlihat seperti sebuah cafe dengan nuansa romantis yang sangat nyaman. Dari luar anda akan menemukan spanduk dan plang bertuliskan “Bakso Raksasa” Dengan huruf yang besar – besar.

Lokasinya sangat strategis, berada dipinggir jalan raya kali baru, dilalui banyak kendaraan yang menuju ke summarecon Bekasi dan bersebrangan dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Membuat warung bakso ini selalu ramai didatangi pengunjung. Bakso yang disuguhkan memiliki nama sebutan yang unik. Misalnya saja ;

Bakso Anak Nakal

torehantinta.wordpress.com

Yaitu semangkuk bakso berisi beberapa butir bakso kecil. Dan bakso sedang dengan isian daging dan campuran cabai yang dihaluskan serta terdapat sebutir telur puyuh didalamnya. Serta diberi kuah kaldu yang segar dengan campuran sayuran dan mie.

Bakso Anak Baik

pergikuliner.com

Sajian nya sama seperti Bakso Anak Nakal hanya saja jika Bakso Anak Nakal berisi campuran cabai yang pedas, Bakso Anak Baik tidak pedas karena hanya berisi gilingan daging tanpa campuran cabai.

Bakso Bapak

youtube.com

Suguhan bakso yang unik dan ukuran porsinya yang pas membuat bakso ini menjadi sangat menarik. Dan biasanya sering di pesan.

Bakso Ibu

detikfood.com

Semangkuk sajian berisi beberapa bakso kecil dan sebuah bakso besar berisi Telur.

Bakso Mbah

Bakso Raksasa ( Mbah )

Bakso berukuran besar, besarnya hampir memenuhi satu mangkuk dan dibentuk seperti bunga teratai yang sedang mekar. Karna porsinya yang besar, bakso ini bahkan bisa disantap untuk berdua. Kesan saat menikmati bakso ini adalah kenyang dan Puas!

Bakso Pelakor

Bakso Raksasa ( Pelakor )

Si Primadona yang dibandrol dengan harga paling Mahal dari yang lainnya karena terbuat dari Tulang Iga yang disuguhkan juga dalam sajian mangkuknya. Ya seperti kata pepatah, “ada kualitas, ada harga” Rasanya juga sudah pasti paling berbeda dari yang lain. Seporsi bakso pelakor ini di hargai sebesar Rp 35rb.

Pelengkap yang disuguhkan warung bakso ini pun beragam ada Nasi Putih, Aneka Minuman, Kerupuk, dan Mie Ayam.

cara membuat surat izin usaha dagang perusahaan dagang UD PD

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta – Apa itu Izin Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD)

Surat Izin Usaha Dagang (UD) merupakan sebuah surat izin yang memperkuat pelaksanakan kegiatan usaha dagang. Pada dasarnya UD atau Perusahaan Dagang (PD) adalah suatu bentuk badan usaha seperti CV dan PT.

Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) sebenarnya bukanlah suatu Badan hukum namun demikian bentuk perusahaan ini telah banyak diterima oleh dunia perdagangan di Indonesia.

Bentuk badan atau lembaga ini tercipta dalam suasana hukum perdata untuk menjalankan suatu usaha.

Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) dibentuk atas dasar kehendak (sendiri dari) seorang pengusaha.

Dimana seorang pengusaha tersebut mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perdagangan, sudah merasa ahli atau berpengalaman.

Sebagai seorang pengusaha Usaha Dagang /Perusahaan Dagang tidak bisa mengharapkan keahlian dari orang lain, sebab baik pengusaha atau manajernya adalah dia sendiri.

Jika modalnya kecil, dia bekerja sendiri, tetapi jika modalnya cukup besar dan kegiatan usahanya makin besar, dia akan menggunakan beberapa orang buruh sebagai pembantunya.

Keahlian, teknologi dan manajemen dilakukan oleh pengusaha itu sendiri diri, begitu pula untung rugi, sepenuhnya menjadi beban si pengusaha sendiri.

Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) sebagai suatu lembaga di bidang perniagaan sudah lazim diterima dalam masyarakat Indonesia.

Karena peraturannya belum ada, maka prosedur atau tata cara mendirikan perusahaan itu secara resmi belum ada.

Walau demikian, dalam praktek prosedur ini bisa diselidiki sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat perdagangan di Indonesia.

Cara Mendirikan Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD)

Umumnya bila Anda hendak mendirikan Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) maka Anda dapat memprosesnya dengan cara:

  1. Mengajukan permohonan untuk meminta izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
  2. Mengajukan permohonan untuk meminta izin tempat usaha kepada Pemerintah Daerah setempat.

Berdasarkan kedua surat izin tersebut Anda sudah dapat memulai usaha perdagangan yang Anda kehendaki.

Kedua surat izin itu juga sudah merupakan tanda bukti sah menurut hukum bagi Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) yang akan melakukan usahanya, karena kedua instansi tersebut menurut hukum berwenang mengeluarkan surat izin dimaksud.

Perbedaan Usaha Dagang (UD) Perseroan Terbatas (PT)

  • Kepemilikan UD adalah perseorangan sementera kepemilikan PT Minimal 2 orang pendiri/pemegang saham.
  • Status UD Bukan Badan Hukum sementara PT adalah Badan Hukum.
  • Tanggung Jawab UD Tidak terbatas, hingga ke harta pribadi, sementara PT Terbatas, sebatas modal yang disetor/sebatas saham yang dimiliki.
  • Fungsi pemilik dan pengurus , di dalam UD Pemilik, umumnya sekaligus sebagai pihak yang mengurus jalannya usaha, sementara dalam PT ada pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi.

Itulah beberapa pengetahuan tentang Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD). Dengan memiliki surat izin tersebut, itu menandakan bahwa Anda sudah tercatat secara legal oleh pemerintah. Lebih kuat lagi jika Anda melengkapi diri dengan SIUP.

Usaha atau perusahaan Anda akan terhindar dari tindakan penertiban ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Selain itu, Anda juga akan mendapatkan kekuatan hukum jika suatu saat ada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja mengganggu kegiatan usaha atau perusahan Anda. Jadi, sangat penting untuk memiliki izin tersebut.

Cek saldo BPJS

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

Biaya Balik Nama Motor - BALIK NAMA KENDARAAN

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta – Cara Balik Nama Kendaraan? Bagaimana Caranya dan Berapa Biaya Balik Nama Kendaraan – Biaya Balik Nama Motor

Jika Anda berniat ingin mengurus balik nama motor namun belum tahu caranya, maka Anda mengunjungi tempat yang tepat. Kali ini kita akan membahas cara dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus balik nama pada motor.

Balik nama pada motor adalah suatu kegiatan untuk memindahkan nama kepemilikan motor dari pemilik lama menjadi pemilik baru. Balik nama ini berlaku untuk STNK dan BPKB. Anda harus mendatangi Samsat untuk mengurus balik nama kendaraan ini.

Lalu berapakah biaya yang dibutuhkan untuk mengurus balik nama ini? Dan bagaimanakah caranya?Yuk, kita simak penjelasannya bersama-sama.

Biaya Balik Nama Motor

Berikut adalah biaya untuk balik nama kendaraan bermotor :

  1. Biaya Pajak

Biaya pajak tertera pada STNK setelah proses balik nama selesai. Untuk mengetahui berapa kira-kira jumlah yang harus dibayar, Anda bisa melihatnya di balik STNK Anda.

  1. Biaya di Luar Pajak

Biaya yang harus dibayar di luar biaya pajak adalah sebagai berikut :

  • Biaya petugas cek fisik.
  • Biaya pengesahan hasil cek fisik motor.
  • Biaya pendaftaran balik nama untuk STNK.
  • Biaya balik nama untuk BPKB.

Cara Untuk Mengurus Balik Nama Kendaraan

Sebelum datang ke Samsat untuk mengurus proses balik nama, ada baiknya Anda mempersiapkan terlebih dahulu berkas-berkas yang dibutuhkan. Biasanya yang harus Anda siapkan adalah sebagai berikut :

  • Siapkan STNK yang asli dan fotokopi.
  • Siapkan KTP asli dan fotokopi pemilik motor yang baru.
  • Siapkan BPKB yang asli dan fotokopiannya.
  • Siapkan kuitansi bukti pembelian motor disertai materai.

Setelah Anda selesai mempersiapkan berkas-berkas tersebut, berikut adalah cara untuk mengurus balik nama :

  1. Langkah pertama adalah pergilah ke kantor Samsat terdekat dengan membawa berkas-berkas yang telah dipersiapkan.
  2. Langkah kedua yaitu petugas Samsat akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap motor Anda. Petugas akan memberikan kertas hasil pemeriksaan fisik yang kemudian diserahkan ke loket pengecekan fisik. Selain itu, lakukan pembayaran atas biaya pengecekan fisik.
  3. Daftar Balik Nama

Pergilah ke loket balik namadan Anda akan diberikan formulir untuk diisi. Setelah itu serahkan berkas-berkas bersama dengan formulir. Tunggu proses sampai Anda dipanggil untuk membayar biaya pendaftaran balik nama.

  1. Pembayaran Pajak dan Pengambilan STNK

Disini Anda akan dimintai tanda terima pendaftaran balik nama dan serahkan berkas-berkas hasil pemeriksaan fisik. Setelah itu Anda akan dimintai membayar pajak di loket pembayaran pajak. Setelah membayar pajak, tunggu saja prosesnya hingga mengambil STNK.

Itulah ulasan mengenai biaya dan cara untuk balik nama motor. Jangan lupa untuk membawa kelengkapan dokumen demi kelancaran proses balik nama. Semoga ulasan ini memberi manfaat bagi Anda.

Baca juga cara melakukan cek saldo bpjs dan balik nama mobil

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta – Bagaimana Cara Mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)? Cara Mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Syarat Membuat Izin IMB Rumah Tinggal, Cara Mengurus IMB secara konvensional, Cara Mengurus IMB secara online, IMB Bangunan Baru, IMB Bangunan Lama, IMB Renovasi Bangunan

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat yang isinya menyatakan adanya izin yang telah diberikan oleh seseorang untuk membangun bangunan baru, mengubah, mengurangi, memperluas, atau merawat suatu bangunan dengan suatu syarat teknis dan syarat administratif yang berlaku.

Jadi, seseorang harus memperhatikan adanya IMB ketika akan membangun ataupun merenovasi suatu bangunan miliknya. Hal tersebut sesuai dengan landasan hukum yang ada pada UU nomor 28 tahun 2002. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa untuk membangun gedung di Indonesia, seseorang harus mengantongi izin terlebih dahulu.

Manfaat mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan

Ada beberapa manfaat bagi Anda yang memiliki IMB sebelum membangun suatu gedung. Manfaat tersebut yaitu:

  1. Adanya perlindungan hukum terhadap gedung atau bangunan yang Anda bangun yang mana dipastikan bangunan tersebut tidak mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain.
  2. Dapat meningkatkan nilai jual suatu bangunan apabila Anda ingin menjualnya.
  3. IMB bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman uang
  4. Menjadi syarat ketika akan melakukan transaksi jual beli rumah atau bangunan
  5. Bisa dijaminkan untuk kredit di bank
  6. Dapat meningkatkan status tanah

Syarat Membuat Izin IMB Rumah Tinggal

Bagi Anda yang ingin membangun rumah baru, sebaiknya segera urus IMB. Jika tidak memiliki IMB, pemilik bangunan bisa memperoleh sanksi. Bisa berupa penghentian sementara pembangunan, pembongkaran bahkan denda sejumlah uang tertentu. Jadi, sebelum Anda tekena sanksi tersebut, sebaiknya segera urus IMB.

Anda harus menyiapkan beberapa dokumen jika ingin mengurus surat IMB. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk mengurus surat izin tersebut yaitu:

  1. Formulir permohonan IMB
  2. Fotokopi Karu Identitas Penduduk (KTP) pemohon
  3. Fotokopi NPWP
  4. Fotokopi surat kepemilikan tanah, bisa berupa sertifikat tanah atau kartu kavling yang telah dilegalisasi.
  5. Surat yang menyatakan bahwa tidak ada sengketa tanah
  6. Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun yang berjalan
  7. KRK atau Ketetapan Rencana Kota dari PTSP sebanyak 7 lembar
  8. Gambar rencana konstruksi bangunan minimal 7 set
  9. Surat persetujuan tetangga (apabila bangunannya berhimpitan dengan tetangga)
  10. Surat perjanjian penggunaan lahan tanah, khusus bagi yang mendirikan bangunan bukan di atas tanah sendiri
  11. SPK atau surat perintah kerja apabila pembangunan gedung dilakukan secara borongan
  12. Data dari hasil penyelidikan tanah yang akan dibangun gedung

Itulah beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan apabila Anda ingin mendirikan bangunan rumah baru.

Sebelumnya, pengurusan IMB dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan. Akan tetapi, mulai Desember 2014, kini dialihkan ke BTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Proses penyelesaian pembuatan IMB ialah sekitar 20 sampai 21 hari.

Untuk biayanya, masing-masing daerah berbeda-beda. Biaya akan lebih mahal untuk daerah perkotaan seperti Jakarta. Itu karena di kota tersebut sudah penuh akan bangunan sehingga mendapatkan tanah kosong sulit.

Hal-hal yang mempengaruhi biaya IMB, yaitu:

  • Luas bangunan
  • Indeks konstruksi
  • Indeks lokasi
  • Indeks fungsi
  • Tarif dasar

Rumus menghitung biaya IMB yaitu: tarif dasar daerah x indeks konstruksi x indeks lokasi x indeks fungsi x tarif dasar.

Bagaimana prosedur atau cara mengurus IMB untuk bangunan baru?

Jika semua dokumen yang diperlukan untuk mengurus IMB sudah lengkap, Anda bisa segera mengajukan permohonan Anda ke pemerintah yang bersangkutan. Anda akan diberikan formulir pendaftaran, kemudian dikenakan biaya pengukuran.

Biaya pengukuran masing-masing daerah berbeda. Setelah pengukuran selesai, Anda akan mendapatkan surat izin pengukuran. Biasanya pengukuran selesai dalam waktu kurang lebih 1 minggu.

Setelah itu, Anda bisa meminta surat persetujuan gambar konstruksi bangunan. Surat ini menjadi dokumen penting yang digunakan untuk mengurus IMB. Setelah gambar konstruksi ini disetujui, Anda akan mendapatkan surat izin pembangunan atau IP.

Surat ini menyatakan bahwa Anda boleh mendirikan rumah impian Anda sembari menunggu surat Izin Mendirikan Bangunan terbit. Usai proses pengukuran selesai, Anda bisa meminta persetujuan atas gambar konstruksi.

Langkah Membuat IMB rumah tinggal

Cara mengurus IMB bisa dilakukan baik secara konvensional maupun online.

Cara Mengurus IMB secara konvensional

Jika ingin mengurus surat IMB secara konvensional, berikut ini caranya:

  • Siapkan semua persyaratan dokumen yang dibutuhkan
  • Anda bisa datang langsung ke loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kecamatan jika luas bangunan di bawah 500 m2.
  • Proses pembuatan akan cepat selesai jika semua dokumen telah lengkap. Namun, bila ada beberapa dokumen yang belum dimiliki seperti gambar arsitektur bangunan, petugas siap membantu Anda.
  • Tunggu pemeriksaan dokumen selama 7 sampai 14 hari kerja
  • Silahkan membayar retribusi IMB
  • Setelah itu, izin mendirikan bangunan akan keluar setelah 7 hari.

Cara Mengurus IMB secara online

Untuk wilayah Jakarta dan Bandung, Anda juga bisa mengurus IMB dengan cara online untuk menghemat tenaga dan waktu. Anda tak perlu antre untuk datang ke loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Caranya yaitu:

  • Scan semua dokumen yang diperlukan
  • Lalu, kunjungi web go.id untuk wilayah Jakarta dan dpmptsp.bandung.go.id untuk wilayah Bandung.
  • Silahkan daftar ke situs tersebut, kemudian login
  • Pilih salah satu antara IMB rumah tinggal atau non rumah tinggal. Lalu, unggah gambar bangunan
  • Unggas semua dokumen yang telah Anda scan, dan isi data
  • Anda bisa membayar retribusi di Bank DKI jika tinggal di Jakarta
  • Scan dan unggah bukti pembayaran ke situs web
  • Tunggulah sampai ada pemberitahuan masuk melalui email

Inilah Perbedaan Tujuan Saat Mengurus IMB

Anda harus tahu bahwa saat mengurus IMB, ada perbedaan ketentuan berdasarkan tujuan pengurusan. Seperti misalnya IMB untuk mendirikan bangunan baru, renovasi ataupun untuk rumah lama. Berikut ini detail informasi mengenai hal tersebut.

  • Bangunan Baru

Jika Anda ingin mengurus IMB untuk bangunan baru, Anda bisa melakukan proses pembangunan setelah adanya IMB. Saat melakukan pembangunan, sebaiknya fotokopi IMB atau papan kuning IMB dipasang di lokasi pembangunan. Anda harus melakukan pembangunan sesuai dengan apa yang tercantum pada IMB, jika ada perubahan atau penambahan, maka Anda harus mengajukan IMB kembali.

  • Bangunan Lama

Jika rumah lama yang Anda tinggali belum mendapatkan surat IMB, sebaiknya Anda segera mengurusnya. Caranya ialah datang langsung ke loket di kecamatan. Adapun syarat untuk mengajukan IMB bangunan lama berbeda tergantung ketentuan masing-masing daerah.

  • Renovasi Bangunan

Tak hanya mendirikan bangunan baru, saat melakukan renovasi rumah Anda juga harus memiliki surat IMB. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Thn 2010.

Jenis renovasi rumah yang perlu mengurus IMB ialah adanya penambahan jumlah ruangan seperti membangun kamar, memperluas dapur dan sebagainya. Jika renovasi hanya dalam bentuk kecil saja, tidak perlu mengurus IMB.

Sekarang, Anda sudah tahu bukan langkah untuk mengurus IMB? Jika Anda tinggal di Jakarta atau Bandung, Anda bisa memilih ingin mengurus melalui cara online atau konvensional. Siapkan segala dokumen yang dibutuhkan secara lengkap agar proses pembuatan IMB bisa selesai lebih cepat.

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya