Press "Enter" to skip to content

HO Surat Izin Gangguan, Ini Dia Kebijakan Baru Dari Pemerintah

kupas bisnis 0

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta –Inilah Pengertian Dan Prosedur Pembuatan HO Surat Izin Gangguan

HO Surat Izin Gangguan atau yang biasa disebut dengan HO (Hinderordonnantie) merupakan surat keterangan yang berisi tentang pernyataan tidak adanya gangguan atau keberatan atas suatu lokasi usaha yang sedang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di tempat tertentu.

Dasar hukum dari Izin Gangguan adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 yang berisi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tak hanya itu, Izin Gangguan ini juga ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan. Misalnya saja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang membuat Perda dengan No. 10 Tahun 2012 tentang besaran retribusi untuk Izin Gangguan.

Prosedur Pembuatan HO Surat Izin Gangguan

Dengan adanya dasar hukum yang mengatur HO Surat Izin Gangguan, diwajibkan untuk semua pengusaha atau badan usaha yang akan menjalankan usahanya di suatu wilayah tertentu memiliki Surat Izin tersebut. Jika dalam menjalankan usahanya seorang pengusaha atau badan usaha tidak memiliki surat izin ini, maka akan mengganggu usaha khususnya bagi pemilik usaha kecil dan pemula.

Sebaliknya, jika sudah memiliki HO Surat Izin Gangguan maka usaha yang dijalankan sudah dianggap beroperasi secara legal. Tak hanya itu, surat Izin Gangguan juga dijadikan sebagai salah satu syarat agar bisa mendapatkan surat izin usaha lanjutan seperti izin untuk mendirikan Apotik dan Toko Obat, surat Izin Usaha Perdagangan, izin impor Barang Modal Buka Baru atau bekas, dan surat izin usaha hiburan perizinan-perizinan usaha yang lain.

Jenis usaha yang diharuskan memiliki HO Surat Izin Gangguan yaitu di antaranya usaha industri penyulingan, industri bahan kimia, usaha penyembelihan hewan, usaha tembakau, industri pembuatan kapal dan beberapa jenis usaha lain yang sejenis.

Pihak yang mengeluarkan HO Surat Izin Gangguan adalah Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat dua atau setingkat Kabupaten dan Kotamadya. Sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang otonomi di masing-masing daerah, maka aturan pengeluaran HO Surat Izin Gangguan ini juga berbeda-beda di tiap daerah. Tak heran jika ada daerah tertentu yang menerapkan rumus untuk menentukan besar kecilnya biaya retribusi.

Untuk bisa mendapatkan HO Surat Izin Gangguan, maka syaratnya yaitu bahwa perusahaan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan tidak mencemari lingkungan di sekitar lokasi usaha.

HO Surat Izin Gangguan harus dimiliki oleh semua badan usaha atau pengusaha yang akan mendirikan usaha di suatu daerah tertentu. Untuk bisa mendapatkan surat izin ini, diharuskan melengkapi dokumen persyaratan administrasinya yang di antaranya sebagai berikut:

  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemilik perusahaan
  2. Denah lokasi dari tempat usaha atau perusahaan yang akan dijalankan
  3. Foto copy IMB
  4. Surat persetujuan dari pemilik tanah atau bangunan yang akan ditempati
  5. NPWP perusahaan
  6. Foto berwarna dari pemohon dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar
  7. Jika perusahaan berstatus badan hukum, maka harus menyertakan foto copy akta pendirian badan usaha
  8. Daftar rencana perlengkapan bangunan dan tata letak instalasi serta peralatan yang akan digunakan dalam menjalankan usaha
  9. Surat dari masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa keberatan atas berdirinya usaha atau perusahaan tersebut
  10. Surat izin penggunaan bangunan atau Ketetapan Rencana Kota (KRT)
  11. Bagan alir proses dan bagan penolong serta bagan alir pengolahan limbah

Jika semua dokumen  persyaratan di atas telah dipenuhi, maka Anda bisa langsung mengajukan permohonan HO Surat Izin Gangguan tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan prosedur pembuatannya di bawah ini !

  1. Ambil berkas permohonan di kantor Kecamatan dan dengan disertai persetujuan masyarakat sekitar tempat usaha, diketahui oleh Lurah, Dukuh dan Camat dengan dilengkapi materai Rp 6.000.
  2. Setelah itu, serahkan kembali berkas tersebut ke loket Kecamatan untuk diverifikasi kelengkapan persyaratannya. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan tanda bukti penerimaan permohonan perizinan
  3. Selanjutnya pihak Kecamatan melalui Sekretariat KPP akan menyampaikan berkas perizinan pembuatan HO Surat Izin Gangguan tersebut ke Dinas Ketentraman dan Ketertiban.
  4. Dinas Ketentraman dan Ketertiban melalui Seksi Perizinan akan meneliti kembali persyaratan tersebut. Selain itu, juga akan dilakukan peninjauan lokasi bersama instansi terkait, membuat berita acara hasil peninjauan lokasi, dan membuat perhitungan biaya retribusi.
  5. Selanjutnya, pemohon diharuskan membayar di KPP dengan formulir yang berwarna putih
  6. Untuk bukti pembayaran yang berwarna hijau serta penetapan biaya retribusi warna putih akan diserahkan oleh petugas KPP yang disertai formulir berwarna putih.
  7. Setelah pembayaran dilakukan, pemohon akan dibuatkan konsep surat izin dan sertifikasi Izin Gangguan.
  8. Untuk tanda tangan pihak Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta tanda tangan Kepala Dinas atas nama Bupati diberi nomor dan dikirimkan ke KPP.
  9. Selanjutnya, pemohon bisa mengambil Surat Izin Gangguan yang sudah selesai

Untuk lama waktu pengurusan HO Surat Izin Gangguan yang baru paling lama yaitu 14 hari sejak persyaratannya lengkap. Kemudian untuk perpanjangan paling lama lima hari setelah persyaratannya lengkap.

HO Surat Izin Gangguan memiliki masa berlaku selama tiga sampai dengan lima tahun. Jika sudah melebihi batas waktu tersebut, maka perusahaan wajib melakukan perpanjangan jika memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan selama subjek atau objek mengalami perubahan.

Untuk Anda yang ingin memperpanjang HO Surat Izin Gangguan, maka ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, di antaranya sebagai berikut:

  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perusahaan atau penanggungjawab perusahaan
  2. Foto copy NPWP perusahaan
  3. Foto copy akta Pendirian Perusahaan untuk usaha yang Berbadan Hukum
  4. Surat Kuasa untuk yang mengusahakan Proses Permohonan penerbitan Izin kepada pihak lain
  5. Surat keterangan domisili perusahaan
  6. Tanda bukti lunas PBB tahun terakhir
  7. Surat izin HO lama

HO Surat Izin Gangguan tidak hanya bermanfaat untuk pelaku usaha, namun juga bermanfaat untuk pemerintah. Hal ini dikarenakan retribusinya merupakan pembayaran atas pemberian izin tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan, kerugian dan bahaya.

Selain itu, Surat Izin Gangguan juga digunakan sebagai pembinaan, pengendalian, pengaturan dan pengawasan atas segala kegiatan pemanfaatan ruang, barang, fasilitas, pemanfaatan sumber daya alam tertentu agar dapat melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar tempat usaha.

Kebijakan Baru HO Surat Izin Gangguan Dari Pemerintah

Meskipun sudah banyak pelaku usaha yang memiliki HO Surat Izin Gangguan, namun ternyata ada kebijakan baru dari pemerintah yang mencabut perizinan surat izin ini. Kebijakan pencabutan tersebut sudah ditetapkan pada April 2017 lalu. Kebijakan pencabutan tersebut merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan Ease of doing business dan daya saing.

Tak hanya Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menyetujui adanya kebijakan ini. Oleh karena itu, sekarang pelaku usaha tidak lagi harus mengurus HO Surat Izin Gangguan karena penetapan Izin tersebut sudah tidak diberlakukan lagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *