Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta –Ini Dia Cara Melakukan Permohonan Izin BPOM

Seiring dengan perkembangan jaman, gaya hidup seseorang semakin meningkat. Tingkat konsumsi mereka juga ikut meningkat. Hal tersebut diiringi dengan perkembangan bermunculan banyaknya jenis produk di pasaran. Seringkali suatu iklan mempromosikan produk secara berlebihan sehingga meningkatkan konsumsi walaupun itu kurang rasional. Tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang baik akan keamanan suatu produk yang ia konsumsi. Nah, untuk melindungi kepentingan konsumen, maka diperlukan suatu izin BPOM.

Hal tersebut sesuai dengan PP No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Peredaran produk pangan di pasaran diawasi oleh pemerintah sehingga dipastikan semua produk yang dipasarkan aman dikonsumsi oleh konsumen. BPOM adalah suatu badan yang memiliki tugas mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya badan ini, maka peredaran makanan, minuman ataupun obat-obatan benar-benar diawasi sehingga kepentingan konsumen diperhatikan. Semua itu dilakukan demi keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen.

Fungsi Badan POM

BPOM memiliki beberapa fungsi sebagai berikut ini:

  1. Sebagai bentuk pengaturan, standarisasi dan regulasi.
  2. Sebagai lisensi atau sertifikasi mengenai cara produksi yang baik.
  3. Sebagai evaluasi produk sebelum siap diedarkan ke masyarakat luas, apakah layak atau tidak
  4. Memberikan edukasi, informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas termasuk adanya peringatan untuk tidak menggunakan suatu produk berbahaya
  5. Pre audit dan pasca audit terhadap iklan suatu produk yang sudah dipasarkan
  6. Sebagai post marketing Vigilans. Maksudnya yaitu memeriksa sarana produksi dan distribusi, menguji sample di laboratorium, dan melakukan penyidikan serta penegakan hukum terhadap produk.

Jenis Nomor Pendaftaran

Setelah mendapatkan izin BPOM, pada kemasan produk biasanya ada beberapa jenis label kode, yaitu SP, MD dan ML. Setiap kode memiliki maksud tertentu dan ditujukan untuk suatu jenis produk yang berbeda.

SP diberikan untuk penguasa kecil yang diberikan penyuluhan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian, MD merupakan produsen makanan dan minuman tingkat skala sedang yang bisa mengikuti syarat keamanan yang telah diatur oleh pemerintah. Dan yang terakhir ialah ML, yang diberikan khusus produk impor.

Proses pendaftaran Izin BPOM

Badan POM menangani semua produk makanan dan minuman yang beredar di seluruh wilayah Indonesia. Baik itu produk lokal maupun impor, semuanya diawasi oleh Badan POM dengan ketat demi keamanan konsumen.

Untuk jenis produk lokal, pengurusan izin badan POM bisa dilakukan dengan syarat harus mengantongi izin dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan terlebih dahulu. Untuk pengambilan formulir pendaftaran, Anda bisa datang ke Tata Usaha Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM, Gedung D Lantai III. Alamatnya ada di Jalan Percetakan Negara No 23 Jakarta Pusat, Telp. 021-4245267. Setelah mendapatkan formulir, isi dengan lengkap. Kemudian serahkan kembali formulir yang telah diisi dengan data diri yang valid beserta contoh produk yang Anda miliki.

Nantinya, Anda akan mendapatkan penilaian keamanan pangan sehingga nomor pendaftaran keluar.

Penilaian pangan dibedakan menjadi dua yaitu:

  • Penilaian umum

dikhususkan untuk produk yang memiliki resiko tinggi dan sebelumnya produk ini belum pernah mendapatkan nomor pendaftaran

  • Penilaian One Day Service.

Dikhususkan untuk produk yang memiliki resiko rendah dan sebelumnya sudah pernah mengantongi nomor pendaftaran

Untuk mendapatkan penilaian tersebut, berikut ini ada langkah detailnya berdasarkan kategori produk.

  1. Produk dalam negeri

Untuk produk MD (skala sedang), berikut ini syarat pendaftaran penilaian umum dan One Day Service.

  • Fotokopi izin industri yang berasal dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atau Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
  • Hasil penelitian dari laboratorium (asli) terhadap produk yang diusulkan
  • Contoh produk beserta rancangan label
  • Formulir pendaftaran
  • Lampiran surat persetujuan produk yang sudah mendapatkan ijin sebelumnya (ini khusus untuk produk ODS)

Semua dokumen dibuat rangkap 4, karena 1 dipegang Anda sendiri selaku pemohon, kemudian 3 diberikan kepada petugas.

  1. Produk Luar Negeri

Berikut ini syarat pendaftaran umum dan ODS untuk produk impor (ML):

  • Surat keterangan dari pabrik asal (asli dan lampirkan juga fotokopi)
  • Sertifikat Health dari instansi yang berwenang negara asalnya (asli dan lampirkan juga fotokopinya)
  • Hasil penelitian dari laboratorium mengenai kandungan gizi, label, cemaran logam, dan cemaran mikrobiologi, serta uji kimia.
  • Contoh produk dan rancangan label yang akan dipasarkan
  • Formulir pendaftaran

Khusus untuk One Day Service, lampirkan label yang sudah mendapatkan nomor pendaftaran.

Pendaftaran BPOM

  1. Produk Makanan Dalam Negeri

Apakah Anda memiliki produk makanan buatan dalam negeri yang ingin didaftarkan BPOM ? Ada beberapa dokumen yang harus diserahkan ke Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Semua dokumen harus rangkap 3. Berikut ini rinciannya:

  1. Permohonan pendaftaran

Lampirkan formulir A, B, C, D beserta lampiran beberapa dokumen pendukungnya.

  1. Formulir A (diklip di form A)

Beberapa dokumen yang diperlukan ialah:

  • Sertifikat merek dari Departemen Kehakiman. Dokumen ini sifatnya tidak wajib. Boleh dilampirkan jika ada.
  • Rancangan label sesuai dengan yang akan dipasarkan untuk produk tersebut
  • Fotokopi surat dari Badan Perindustrian RI
  • Surat pemeriksaan BPOM jika sudah diperiksa
  • Fotokopi izin produksi farmasi dan sertifikat cara pembuatan obat yang baik (khusus produk suplemen makanan)
  • Sertifikat SNI dari Deperindag (produk air minum kemasan dan garam)
  • Surat keterangan pabrik asal (untuk produk yang dikemas kembali)
  • Surat keterangan lisensi pabrik asal (untuk produk jenis lisensi)
  1. Formulir B (diklip di form B)

Kelengkapan dokumen yang harus dipersiapkan adalah:

  • Keterangan mengenai bahan baku dan bahan tambahan makanan yang digunakan untuk membuat produk tersebut
  • Asal pembelian bahan baku dan bahan tambahan
  • Standar yang digunakan oleh pabrik pembuat
  • Sertifikat wadah dan tutup
  • Uji kemasan untuk produk suplemen makanan
  1. Formulir C (diklip di form C)
  • Jalannya proses produksi dari bahan baku sampai jadi
  • Sanitasi pabrik dan pegawai
  • Peta lokasi pabrik
  1. Formulir D (diklip di form D)
  • Struktur organisasi
  • Sistem pengawasan sarana, alat, dan mutu
  • Hasil analisa produk berupa pemeriksaan kimia, BTM (tergantung jenis makanan), fisika, cemaran logam dan cemaran mikroba .
  • Hasil uji laboratorium. Apabila menggunakan lab sendiri, maka harus dilampirkan metode dan prosedur analisa lengkap dengan daftar peralatan laboratorium. Lalu, jika dilakukan di lab pemerintah atau yang sudah terakreditasi, lampirkan metode yang dipakai untuk melakukan penelitian.
  • In process control dalam hal pengawasan mutu proses produksi produk tersebut
  1. Pendaftaran Makanan Impor

Apabila Anda ingin mendaftarkan produk makanan impor, Anda juga harus mengirim dokumen-dokumen penting ke Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan masing-masing 3 rangkap. Berikut ini detailnya:

  1. Permohonan pendaftaran

Jika ingin mendaftarkan produk makanan dalam negeri, yaitu terdiri dari formulir A, B, C, D dari pabrik asal yang telah dilegalisir.

  1. Formulir A (diklip di form A)
  • Sertifikat merek
  • Sertifikat kesehatan dari negara asal, bisa asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir.
  • Sertifikat keterangan hasil bebas radiasi
  • Surat penunjukkan yang berasal dari pabrik asli, bisa asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir.
  • Rancangan label sesuai dengan yang akan digunakan untuk pemasaran
  1. Formulir B (diklip di form B)
  • Komposisi produk dari pabrik
  • Spesifikasi asal bahan baku dan BTM dari pabrik pembuat
  • Sertifikat wadah dan tutup
  • Standar pabrik
  • Uji kemasan dan pemberian bahan baku, khusus untuk suplemen makanan
  1. Formulir C (diklip di form C)
  • Proses produksi dari bahan baku sampai jadi
  1. Formulir D (diklip di form D)
  • Sistem pengawasan mutu
  • Hasil analisa produk berupa pemeriksaan kimia, BTM (tergantung jenis makanan), fisika, cemaran logam dan cemaran mikroba .
  • Hasil uji laboratorium. Apabila menggunakan lab sendiri, maka harus dilampirkan metode dan prosedur analisa lengkap dengan daftar peralatan laboratorium. Lalu, jika dilakukan di lab pemerintah atau yang sudah terakreditasi, lampirkan metode yang dipakai untuk melakukan penelitian.
  • In process control dalam hal pengawasan mutu proses produksi produk tersebut

Itulah tahapan cara mengurus permohonan surat izin BPOM.  Jika Anda memiliki suatu produk yang akan dipasarkan, maka Anda wajib mendaftarkan ke BPOM.

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta –Inilah Pengertian Dan Prosedur Pembuatan HO Surat Izin Gangguan

HO Surat Izin Gangguan atau yang biasa disebut dengan HO (Hinderordonnantie) merupakan surat keterangan yang berisi tentang pernyataan tidak adanya gangguan atau keberatan atas suatu lokasi usaha yang sedang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di tempat tertentu.

Dasar hukum dari Izin Gangguan adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 yang berisi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tak hanya itu, Izin Gangguan ini juga ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan. Misalnya saja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang membuat Perda dengan No. 10 Tahun 2012 tentang besaran retribusi untuk Izin Gangguan.

Prosedur Pembuatan HO Surat Izin Gangguan

Dengan adanya dasar hukum yang mengatur HO Surat Izin Gangguan, diwajibkan untuk semua pengusaha atau badan usaha yang akan menjalankan usahanya di suatu wilayah tertentu memiliki Surat Izin tersebut. Jika dalam menjalankan usahanya seorang pengusaha atau badan usaha tidak memiliki surat izin ini, maka akan mengganggu usaha khususnya bagi pemilik usaha kecil dan pemula.

Sebaliknya, jika sudah memiliki HO Surat Izin Gangguan maka usaha yang dijalankan sudah dianggap beroperasi secara legal. Tak hanya itu, surat Izin Gangguan juga dijadikan sebagai salah satu syarat agar bisa mendapatkan surat izin usaha lanjutan seperti izin untuk mendirikan Apotik dan Toko Obat, surat Izin Usaha Perdagangan, izin impor Barang Modal Buka Baru atau bekas, dan surat izin usaha hiburan perizinan-perizinan usaha yang lain.

Jenis usaha yang diharuskan memiliki HO Surat Izin Gangguan yaitu di antaranya usaha industri penyulingan, industri bahan kimia, usaha penyembelihan hewan, usaha tembakau, industri pembuatan kapal dan beberapa jenis usaha lain yang sejenis.

Pihak yang mengeluarkan HO Surat Izin Gangguan adalah Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat dua atau setingkat Kabupaten dan Kotamadya. Sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang otonomi di masing-masing daerah, maka aturan pengeluaran HO Surat Izin Gangguan ini juga berbeda-beda di tiap daerah. Tak heran jika ada daerah tertentu yang menerapkan rumus untuk menentukan besar kecilnya biaya retribusi.

Untuk bisa mendapatkan HO Surat Izin Gangguan, maka syaratnya yaitu bahwa perusahaan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan tidak mencemari lingkungan di sekitar lokasi usaha.

HO Surat Izin Gangguan harus dimiliki oleh semua badan usaha atau pengusaha yang akan mendirikan usaha di suatu daerah tertentu. Untuk bisa mendapatkan surat izin ini, diharuskan melengkapi dokumen persyaratan administrasinya yang di antaranya sebagai berikut:

  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemilik perusahaan
  2. Denah lokasi dari tempat usaha atau perusahaan yang akan dijalankan
  3. Foto copy IMB
  4. Surat persetujuan dari pemilik tanah atau bangunan yang akan ditempati
  5. NPWP perusahaan
  6. Foto berwarna dari pemohon dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar
  7. Jika perusahaan berstatus badan hukum, maka harus menyertakan foto copy akta pendirian badan usaha
  8. Daftar rencana perlengkapan bangunan dan tata letak instalasi serta peralatan yang akan digunakan dalam menjalankan usaha
  9. Surat dari masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa keberatan atas berdirinya usaha atau perusahaan tersebut
  10. Surat izin penggunaan bangunan atau Ketetapan Rencana Kota (KRT)
  11. Bagan alir proses dan bagan penolong serta bagan alir pengolahan limbah

Jika semua dokumen  persyaratan di atas telah dipenuhi, maka Anda bisa langsung mengajukan permohonan HO Surat Izin Gangguan tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan prosedur pembuatannya di bawah ini !

  1. Ambil berkas permohonan di kantor Kecamatan dan dengan disertai persetujuan masyarakat sekitar tempat usaha, diketahui oleh Lurah, Dukuh dan Camat dengan dilengkapi materai Rp 6.000.
  2. Setelah itu, serahkan kembali berkas tersebut ke loket Kecamatan untuk diverifikasi kelengkapan persyaratannya. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan tanda bukti penerimaan permohonan perizinan
  3. Selanjutnya pihak Kecamatan melalui Sekretariat KPP akan menyampaikan berkas perizinan pembuatan HO Surat Izin Gangguan tersebut ke Dinas Ketentraman dan Ketertiban.
  4. Dinas Ketentraman dan Ketertiban melalui Seksi Perizinan akan meneliti kembali persyaratan tersebut. Selain itu, juga akan dilakukan peninjauan lokasi bersama instansi terkait, membuat berita acara hasil peninjauan lokasi, dan membuat perhitungan biaya retribusi.
  5. Selanjutnya, pemohon diharuskan membayar di KPP dengan formulir yang berwarna putih
  6. Untuk bukti pembayaran yang berwarna hijau serta penetapan biaya retribusi warna putih akan diserahkan oleh petugas KPP yang disertai formulir berwarna putih.
  7. Setelah pembayaran dilakukan, pemohon akan dibuatkan konsep surat izin dan sertifikasi Izin Gangguan.
  8. Untuk tanda tangan pihak Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta tanda tangan Kepala Dinas atas nama Bupati diberi nomor dan dikirimkan ke KPP.
  9. Selanjutnya, pemohon bisa mengambil Surat Izin Gangguan yang sudah selesai

Untuk lama waktu pengurusan HO Surat Izin Gangguan yang baru paling lama yaitu 14 hari sejak persyaratannya lengkap. Kemudian untuk perpanjangan paling lama lima hari setelah persyaratannya lengkap.

HO Surat Izin Gangguan memiliki masa berlaku selama tiga sampai dengan lima tahun. Jika sudah melebihi batas waktu tersebut, maka perusahaan wajib melakukan perpanjangan jika memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan selama subjek atau objek mengalami perubahan.

Untuk Anda yang ingin memperpanjang HO Surat Izin Gangguan, maka ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, di antaranya sebagai berikut:

  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perusahaan atau penanggungjawab perusahaan
  2. Foto copy NPWP perusahaan
  3. Foto copy akta Pendirian Perusahaan untuk usaha yang Berbadan Hukum
  4. Surat Kuasa untuk yang mengusahakan Proses Permohonan penerbitan Izin kepada pihak lain
  5. Surat keterangan domisili perusahaan
  6. Tanda bukti lunas PBB tahun terakhir
  7. Surat izin HO lama

HO Surat Izin Gangguan tidak hanya bermanfaat untuk pelaku usaha, namun juga bermanfaat untuk pemerintah. Hal ini dikarenakan retribusinya merupakan pembayaran atas pemberian izin tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan, kerugian dan bahaya.

Selain itu, Surat Izin Gangguan juga digunakan sebagai pembinaan, pengendalian, pengaturan dan pengawasan atas segala kegiatan pemanfaatan ruang, barang, fasilitas, pemanfaatan sumber daya alam tertentu agar dapat melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar tempat usaha.

Kebijakan Baru HO Surat Izin Gangguan Dari Pemerintah

Meskipun sudah banyak pelaku usaha yang memiliki HO Surat Izin Gangguan, namun ternyata ada kebijakan baru dari pemerintah yang mencabut perizinan surat izin ini. Kebijakan pencabutan tersebut sudah ditetapkan pada April 2017 lalu. Kebijakan pencabutan tersebut merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan Ease of doing business dan daya saing.

Tak hanya Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menyetujui adanya kebijakan ini. Oleh karena itu, sekarang pelaku usaha tidak lagi harus mengurus HO Surat Izin Gangguan karena penetapan Izin tersebut sudah tidak diberlakukan lagi.

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta – Langkah-Langkah Cara Membuat TDP – Tanda Daftar Perusahaan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan perusahaan sebagai salah satu bukti bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan usaha. Setiap perusahaan memang harus mendaftarkan perusahaannya karena hal tersebut sudah diatur dalam UU Pasal 5 No. 22 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

Setiap perusahaan diwajibkan untuk didaftarkan oleh pengurus atau pemilik perusahaan tersebut dan dapat diwakilkan orang lain dengan cara memberikan surat kuasa. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ternyata juga memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat dari tanda daftar ini adalah sebagai sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) juga diperlukan oleh perusahaan sebagai salah satu bukti autentik untuk menjamin usaha yang dilakukan oleh perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Setiap pihak yang berkepentingan dengan perusahaan juga bisa mendapatkan salinan dari surat daftar perusahaan.

Untuk membuat tanda daftar ini, perlu dipersiapkan beberapa macam hal. Pendaftaran perusahaan perseorangan dengan perseroan terbatas juga memiliki syarat yang berbeda-beda. Itulah mengapa pemilik usaha harus paham betul tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana cara melakukan pendaftaran perusahaan.

Hal-hal yang Perlu Dipersiapkan Dalam Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimiliki oleh berbagai jenis bidang usaha seperti PT, CV, Koperasi, perusahaan perseorangan, dan juga firma. Tanda daftar ini nantinya dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau kabupaten setempat.

Dalam membuat tanda daftar perusahaan ini, terdapat beberapa dokumen penting yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah Anda mempersiapkan persyaratannya, nantinya Anda bisa melangkah dengan lebih mudah.

Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam mendaftar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma dan Koperasi adalah :

  1. Fotocopi akta pendirian perusahaan
  2. Mengisi formulir isian yang disediakan dengan lengkap
  3. Fotocopi pengesahan akta dari pengadilan negeri setempat. Namun, untuk perusahaan jenis PT tidak perlu mencantumkan fotocopi ini.
  4. Fotocopi surat domisili perusahaan
  5. Fotocopy KTP penanggung jawab dan sekutu dari komanditer
  6. Asli dan fotocopy pengesahan akta pendirian atau perubahan yang bisa diminta dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia khusus untuk CV, Firma, dan koperasi
  7. Fotocopy KTP penanggung jawab koperasi
  8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP
  9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak/ NPWP
  10. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha/ SITU
  11. Fotocopy Akta pendirian perusahaan dari Kanwil khusus untuk koperasi
  12. Fotocopy paspor jika pemegang saham atau pengurus merupakan warga dari Negara asing
  13. Bukti setor untuk biaya administrasi

Syarat yang diperlukan dalam membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di atas cukup banyak bukan? Jadi, pastikan Anda telah mempersiapkan terlebih dahulu agar nantinya proses pendaftaran berjalan dengan lancar.

Berikutnya, inilah syarat yang harus dipersiapkan untuk membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari perusahaan perseorangan.

  1. Mengisi formulir isian yang telah disediakan dengan lengkap
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor dari penanggung jawab
  3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak/ NPWP
  4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha/ SITU
  5. Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan
  6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP

Setelah semua dokumen tersebut sudah dipersiapkan dengan lengkap, maka kini saatnya bagi Anda untuk melangkah dalam membuat Tanda Daftar Perusahaan. Bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperoleh TDP?

Prosedur Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Untuk membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Anda harus membawa persyaratan dengan lengkap ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Prosedur lengkapnya adalah sebagai berikut.

  1. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk PT atau yayasan harus mendapatkan pengesahan atau persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika perusahaan berbentuk CV, maka terlebih dahulu harus mendaftarkan ke pengadilan negeri setempat/ sesuai dengan alamat atau domisili perusahaan.
  2. Pemohon dari Tanda Daftar Perusahaan kemudian mengambil formulir pendaftaran yang telah disediakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota setempat. Formulir tersebut harus diisi dengan lengkap dan disahkan. Kemudian, formulir dikembalikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sembari membayar biaya administrasi dalam jumlah yang sudah ditentukan.
  3. Formulir kemudian akan dikembalikan setelah diperiksa atau diteliti oleh petugas pendaftaran
  4. Setelah formulir disetujui dan persyaratan sudah lengkap, maka Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pun akan segera diterbitkan

Jadi, untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) memang memiliki prosedur yang mudah asalkan semua syarat sudah terpenuhi dengan baik. Jadi, pastikan Anda telah memiliki dokumen yang lengkap agar Anda tidak perlu berlama-lama dalam melakukan pendaftaran perusahaan Anda.

Aturan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) juga memiliki aturan tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Berikut beberapa aturan yang perlu dipahami oleh Tanda Daftar Perusahaan.

  1. Jika TDP hilang, maka pemilik perusahaan berhak untuk mengajukan permohonan tertulis kepada kantor pendaftaran untuk memperoleh ganti dari TDP yang hilang, selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan sejak TDP tersebut dinyatakan benar-benar hilang.
  2. Jika terjadi pembubaran perusahaan atau pembubaran anak cabang perusahaan, maka pemilik ataupun pengurus perusahan harus melakukan likuidator untuk melaporkan hal tersebut.
  3. TDP perusahaan juga memiliki masa berlaku seperti jenis kartu-kartu lainn Kepada semua perusahaan yang telah mendapatkan TDP dan telah disahkan TDP nya, jangka waktu yang diberikan sudah tercantum sejak tanggal dikeluarkannya TDP tersebut. Pemilik perusahaan wajib untuk memperbaharui TDP sebelum berakhir masa berlakunya. Pembaharuan dilakukan selambat-lambatnya sebelum tanggal masa berlaku yang tercantum dalam TDP berakhir.
  4. Jika terjadi perubahan dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari awal pembuatan TDP tersebut, maka perusahaan wajib melaporkan hal tersebut. Pelaporan juga disertai dengan alasan lengkap tentang mengapa terjadi perubahan. Selambat-lambatnya, perusahaan harus melaporkan perubahan setelah 3 bulan terjadinya perubahan tersebut.
  5. Jika dalam perusahaan tersebut terdapat pergantian kepemilikan atau kepengurusan, maka pemilik perusahaan juga berkewajiban untuk melaporkan hal tersebut.

Untuk melakukan ijin perubahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), prosedurnya pun sama saja dengan prosedur ketika melakukan pendaftaran perusahaan yang baru. Hal-hal yang diganti saat perubahan TDP antara lain adalah pengalihan kepemilikan, perubahan status perusahaan, masa berlaku TDP, perubahan kegiatan pokok, perubahan alamat perusahaan, perubahan anggaran dasar, perubahan nama perusahaan dan beberapa hal lainnya.

Informasi mengenai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diharapkan mampu membantu perusahaan untuk membuat TDP yang baru atau pun melakukan perubahan TDP. Setiap perusahaan wajib hukumnya memiliki TDP agar nantinya dapat menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya.

Lebih dari itu, TDP juga merupakan salah satu bukti bahwa perusahaan sudah diakui untuk menjalankan bidang usahanya. Bagaimana perusahaan dapat berjalan jika TDP tidak dibuat. Sebagai perusahaan yang besar dan berkembang, maka sebaiknya TDP mendapatkan prioritas untuk dibuat dengan segera.

Jangan sampai pemilik perusahaan mengabaikan tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) karena akibatnya pun bisa fatal untuk perusahaan tersebut. Apakah Anda sudah mengurus TDP milik Anda?

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

Ternyata bakso juga bisa jadi pelakor pemirsah…. Berada di jalan pangeran Jayakarta, warung bakso ini terlihat seperti sebuah cafe dengan nuansa romantis yang sangat nyaman. Dari luar anda akan menemukan spanduk dan plang bertuliskan “Bakso Raksasa” Dengan huruf yang besar – besar.

Lokasinya sangat strategis, berada dipinggir jalan raya kali baru, dilalui banyak kendaraan yang menuju ke summarecon Bekasi dan bersebrangan dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Membuat warung bakso ini selalu ramai didatangi pengunjung. Bakso yang disuguhkan memiliki nama sebutan yang unik. Misalnya saja ;

Bakso Anak Nakal

torehantinta.wordpress.com

Yaitu semangkuk bakso berisi beberapa butir bakso kecil. Dan bakso sedang dengan isian daging dan campuran cabai yang dihaluskan serta terdapat sebutir telur puyuh didalamnya. Serta diberi kuah kaldu yang segar dengan campuran sayuran dan mie.

Bakso Anak Baik

pergikuliner.com

Sajian nya sama seperti Bakso Anak Nakal hanya saja jika Bakso Anak Nakal berisi campuran cabai yang pedas, Bakso Anak Baik tidak pedas karena hanya berisi gilingan daging tanpa campuran cabai.

Bakso Bapak

youtube.com

Suguhan bakso yang unik dan ukuran porsinya yang pas membuat bakso ini menjadi sangat menarik. Dan biasanya sering di pesan.

Bakso Ibu

detikfood.com

Semangkuk sajian berisi beberapa bakso kecil dan sebuah bakso besar berisi Telur.

Bakso Mbah

Bakso Raksasa ( Mbah )

Bakso berukuran besar, besarnya hampir memenuhi satu mangkuk dan dibentuk seperti bunga teratai yang sedang mekar. Karna porsinya yang besar, bakso ini bahkan bisa disantap untuk berdua. Kesan saat menikmati bakso ini adalah kenyang dan Puas!

Bakso Pelakor

Bakso Raksasa ( Pelakor )

Si Primadona yang dibandrol dengan harga paling Mahal dari yang lainnya karena terbuat dari Tulang Iga yang disuguhkan juga dalam sajian mangkuknya. Ya seperti kata pepatah, “ada kualitas, ada harga” Rasanya juga sudah pasti paling berbeda dari yang lain. Seporsi bakso pelakor ini di hargai sebesar Rp 35rb.

Pelengkap yang disuguhkan warung bakso ini pun beragam ada Nasi Putih, Aneka Minuman, Kerupuk, dan Mie Ayam.

cara membuat surat izin usaha dagang perusahaan dagang UD PD

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta – Apa itu Izin Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD)

Surat Izin Usaha Dagang (UD) merupakan sebuah surat izin yang memperkuat pelaksanakan kegiatan usaha dagang. Pada dasarnya UD atau Perusahaan Dagang (PD) adalah suatu bentuk badan usaha seperti CV dan PT.

Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) sebenarnya bukanlah suatu Badan hukum namun demikian bentuk perusahaan ini telah banyak diterima oleh dunia perdagangan di Indonesia.

Bentuk badan atau lembaga ini tercipta dalam suasana hukum perdata untuk menjalankan suatu usaha.

Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) dibentuk atas dasar kehendak (sendiri dari) seorang pengusaha.

Dimana seorang pengusaha tersebut mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perdagangan, sudah merasa ahli atau berpengalaman.

Sebagai seorang pengusaha Usaha Dagang /Perusahaan Dagang tidak bisa mengharapkan keahlian dari orang lain, sebab baik pengusaha atau manajernya adalah dia sendiri.

Jika modalnya kecil, dia bekerja sendiri, tetapi jika modalnya cukup besar dan kegiatan usahanya makin besar, dia akan menggunakan beberapa orang buruh sebagai pembantunya.

Keahlian, teknologi dan manajemen dilakukan oleh pengusaha itu sendiri diri, begitu pula untung rugi, sepenuhnya menjadi beban si pengusaha sendiri.

Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) sebagai suatu lembaga di bidang perniagaan sudah lazim diterima dalam masyarakat Indonesia.

Karena peraturannya belum ada, maka prosedur atau tata cara mendirikan perusahaan itu secara resmi belum ada.

Walau demikian, dalam praktek prosedur ini bisa diselidiki sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat perdagangan di Indonesia.

Cara Mendirikan Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD)

Umumnya bila Anda hendak mendirikan Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) maka Anda dapat memprosesnya dengan cara:

  1. Mengajukan permohonan untuk meminta izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
  2. Mengajukan permohonan untuk meminta izin tempat usaha kepada Pemerintah Daerah setempat.

Berdasarkan kedua surat izin tersebut Anda sudah dapat memulai usaha perdagangan yang Anda kehendaki.

Kedua surat izin itu juga sudah merupakan tanda bukti sah menurut hukum bagi Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) yang akan melakukan usahanya, karena kedua instansi tersebut menurut hukum berwenang mengeluarkan surat izin dimaksud.

Perbedaan Usaha Dagang (UD) Perseroan Terbatas (PT)

  • Kepemilikan UD adalah perseorangan sementera kepemilikan PT Minimal 2 orang pendiri/pemegang saham.
  • Status UD Bukan Badan Hukum sementara PT adalah Badan Hukum.
  • Tanggung Jawab UD Tidak terbatas, hingga ke harta pribadi, sementara PT Terbatas, sebatas modal yang disetor/sebatas saham yang dimiliki.
  • Fungsi pemilik dan pengurus , di dalam UD Pemilik, umumnya sekaligus sebagai pihak yang mengurus jalannya usaha, sementara dalam PT ada pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi.

Itulah beberapa pengetahuan tentang Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD). Dengan memiliki surat izin tersebut, itu menandakan bahwa Anda sudah tercatat secara legal oleh pemerintah. Lebih kuat lagi jika Anda melengkapi diri dengan SIUP.

Usaha atau perusahaan Anda akan terhindar dari tindakan penertiban ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Selain itu, Anda juga akan mendapatkan kekuatan hukum jika suatu saat ada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja mengganggu kegiatan usaha atau perusahan Anda. Jadi, sangat penting untuk memiliki izin tersebut.

Cek saldo BPJS

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

Biaya Balik Nama Motor - BALIK NAMA KENDARAAN

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta – Cara Balik Nama Kendaraan? Bagaimana Caranya dan Berapa Biaya Balik Nama Kendaraan – Biaya Balik Nama Motor

Jika Anda berniat ingin mengurus balik nama motor namun belum tahu caranya, maka Anda mengunjungi tempat yang tepat. Kali ini kita akan membahas cara dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus balik nama pada motor.

Balik nama pada motor adalah suatu kegiatan untuk memindahkan nama kepemilikan motor dari pemilik lama menjadi pemilik baru. Balik nama ini berlaku untuk STNK dan BPKB. Anda harus mendatangi Samsat untuk mengurus balik nama kendaraan ini.

Lalu berapakah biaya yang dibutuhkan untuk mengurus balik nama ini? Dan bagaimanakah caranya?Yuk, kita simak penjelasannya bersama-sama.

Biaya Balik Nama Motor

Berikut adalah biaya untuk balik nama kendaraan bermotor :

  1. Biaya Pajak

Biaya pajak tertera pada STNK setelah proses balik nama selesai. Untuk mengetahui berapa kira-kira jumlah yang harus dibayar, Anda bisa melihatnya di balik STNK Anda.

  1. Biaya di Luar Pajak

Biaya yang harus dibayar di luar biaya pajak adalah sebagai berikut :

  • Biaya petugas cek fisik.
  • Biaya pengesahan hasil cek fisik motor.
  • Biaya pendaftaran balik nama untuk STNK.
  • Biaya balik nama untuk BPKB.

Cara Untuk Mengurus Balik Nama Kendaraan

Sebelum datang ke Samsat untuk mengurus proses balik nama, ada baiknya Anda mempersiapkan terlebih dahulu berkas-berkas yang dibutuhkan. Biasanya yang harus Anda siapkan adalah sebagai berikut :

  • Siapkan STNK yang asli dan fotokopi.
  • Siapkan KTP asli dan fotokopi pemilik motor yang baru.
  • Siapkan BPKB yang asli dan fotokopiannya.
  • Siapkan kuitansi bukti pembelian motor disertai materai.

Setelah Anda selesai mempersiapkan berkas-berkas tersebut, berikut adalah cara untuk mengurus balik nama :

  1. Langkah pertama adalah pergilah ke kantor Samsat terdekat dengan membawa berkas-berkas yang telah dipersiapkan.
  2. Langkah kedua yaitu petugas Samsat akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap motor Anda. Petugas akan memberikan kertas hasil pemeriksaan fisik yang kemudian diserahkan ke loket pengecekan fisik. Selain itu, lakukan pembayaran atas biaya pengecekan fisik.
  3. Daftar Balik Nama

Pergilah ke loket balik namadan Anda akan diberikan formulir untuk diisi. Setelah itu serahkan berkas-berkas bersama dengan formulir. Tunggu proses sampai Anda dipanggil untuk membayar biaya pendaftaran balik nama.

  1. Pembayaran Pajak dan Pengambilan STNK

Disini Anda akan dimintai tanda terima pendaftaran balik nama dan serahkan berkas-berkas hasil pemeriksaan fisik. Setelah itu Anda akan dimintai membayar pajak di loket pembayaran pajak. Setelah membayar pajak, tunggu saja prosesnya hingga mengambil STNK.

Itulah ulasan mengenai biaya dan cara untuk balik nama motor. Jangan lupa untuk membawa kelengkapan dokumen demi kelancaran proses balik nama. Semoga ulasan ini memberi manfaat bagi Anda.

Baca juga cara melakukan cek saldo bpjs dan balik nama mobil

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta – Bagaimana Cara Mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)? Cara Mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Syarat Membuat Izin IMB Rumah Tinggal, Cara Mengurus IMB secara konvensional, Cara Mengurus IMB secara online, IMB Bangunan Baru, IMB Bangunan Lama, IMB Renovasi Bangunan

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat yang isinya menyatakan adanya izin yang telah diberikan oleh seseorang untuk membangun bangunan baru, mengubah, mengurangi, memperluas, atau merawat suatu bangunan dengan suatu syarat teknis dan syarat administratif yang berlaku.

Jadi, seseorang harus memperhatikan adanya IMB ketika akan membangun ataupun merenovasi suatu bangunan miliknya. Hal tersebut sesuai dengan landasan hukum yang ada pada UU nomor 28 tahun 2002. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa untuk membangun gedung di Indonesia, seseorang harus mengantongi izin terlebih dahulu.

Manfaat mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan

Ada beberapa manfaat bagi Anda yang memiliki IMB sebelum membangun suatu gedung. Manfaat tersebut yaitu:

  1. Adanya perlindungan hukum terhadap gedung atau bangunan yang Anda bangun yang mana dipastikan bangunan tersebut tidak mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain.
  2. Dapat meningkatkan nilai jual suatu bangunan apabila Anda ingin menjualnya.
  3. IMB bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman uang
  4. Menjadi syarat ketika akan melakukan transaksi jual beli rumah atau bangunan
  5. Bisa dijaminkan untuk kredit di bank
  6. Dapat meningkatkan status tanah

Syarat Membuat Izin IMB Rumah Tinggal

Bagi Anda yang ingin membangun rumah baru, sebaiknya segera urus IMB. Jika tidak memiliki IMB, pemilik bangunan bisa memperoleh sanksi. Bisa berupa penghentian sementara pembangunan, pembongkaran bahkan denda sejumlah uang tertentu. Jadi, sebelum Anda tekena sanksi tersebut, sebaiknya segera urus IMB.

Anda harus menyiapkan beberapa dokumen jika ingin mengurus surat IMB. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk mengurus surat izin tersebut yaitu:

  1. Formulir permohonan IMB
  2. Fotokopi Karu Identitas Penduduk (KTP) pemohon
  3. Fotokopi NPWP
  4. Fotokopi surat kepemilikan tanah, bisa berupa sertifikat tanah atau kartu kavling yang telah dilegalisasi.
  5. Surat yang menyatakan bahwa tidak ada sengketa tanah
  6. Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun yang berjalan
  7. KRK atau Ketetapan Rencana Kota dari PTSP sebanyak 7 lembar
  8. Gambar rencana konstruksi bangunan minimal 7 set
  9. Surat persetujuan tetangga (apabila bangunannya berhimpitan dengan tetangga)
  10. Surat perjanjian penggunaan lahan tanah, khusus bagi yang mendirikan bangunan bukan di atas tanah sendiri
  11. SPK atau surat perintah kerja apabila pembangunan gedung dilakukan secara borongan
  12. Data dari hasil penyelidikan tanah yang akan dibangun gedung

Itulah beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan apabila Anda ingin mendirikan bangunan rumah baru.

Sebelumnya, pengurusan IMB dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan. Akan tetapi, mulai Desember 2014, kini dialihkan ke BTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Proses penyelesaian pembuatan IMB ialah sekitar 20 sampai 21 hari.

Untuk biayanya, masing-masing daerah berbeda-beda. Biaya akan lebih mahal untuk daerah perkotaan seperti Jakarta. Itu karena di kota tersebut sudah penuh akan bangunan sehingga mendapatkan tanah kosong sulit.

Hal-hal yang mempengaruhi biaya IMB, yaitu:

  • Luas bangunan
  • Indeks konstruksi
  • Indeks lokasi
  • Indeks fungsi
  • Tarif dasar

Rumus menghitung biaya IMB yaitu: tarif dasar daerah x indeks konstruksi x indeks lokasi x indeks fungsi x tarif dasar.

Bagaimana prosedur atau cara mengurus IMB untuk bangunan baru?

Jika semua dokumen yang diperlukan untuk mengurus IMB sudah lengkap, Anda bisa segera mengajukan permohonan Anda ke pemerintah yang bersangkutan. Anda akan diberikan formulir pendaftaran, kemudian dikenakan biaya pengukuran.

Biaya pengukuran masing-masing daerah berbeda. Setelah pengukuran selesai, Anda akan mendapatkan surat izin pengukuran. Biasanya pengukuran selesai dalam waktu kurang lebih 1 minggu.

Setelah itu, Anda bisa meminta surat persetujuan gambar konstruksi bangunan. Surat ini menjadi dokumen penting yang digunakan untuk mengurus IMB. Setelah gambar konstruksi ini disetujui, Anda akan mendapatkan surat izin pembangunan atau IP.

Surat ini menyatakan bahwa Anda boleh mendirikan rumah impian Anda sembari menunggu surat Izin Mendirikan Bangunan terbit. Usai proses pengukuran selesai, Anda bisa meminta persetujuan atas gambar konstruksi.

Langkah Membuat IMB rumah tinggal

Cara mengurus IMB bisa dilakukan baik secara konvensional maupun online.

Cara Mengurus IMB secara konvensional

Jika ingin mengurus surat IMB secara konvensional, berikut ini caranya:

  • Siapkan semua persyaratan dokumen yang dibutuhkan
  • Anda bisa datang langsung ke loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kecamatan jika luas bangunan di bawah 500 m2.
  • Proses pembuatan akan cepat selesai jika semua dokumen telah lengkap. Namun, bila ada beberapa dokumen yang belum dimiliki seperti gambar arsitektur bangunan, petugas siap membantu Anda.
  • Tunggu pemeriksaan dokumen selama 7 sampai 14 hari kerja
  • Silahkan membayar retribusi IMB
  • Setelah itu, izin mendirikan bangunan akan keluar setelah 7 hari.

Cara Mengurus IMB secara online

Untuk wilayah Jakarta dan Bandung, Anda juga bisa mengurus IMB dengan cara online untuk menghemat tenaga dan waktu. Anda tak perlu antre untuk datang ke loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Caranya yaitu:

  • Scan semua dokumen yang diperlukan
  • Lalu, kunjungi web go.id untuk wilayah Jakarta dan dpmptsp.bandung.go.id untuk wilayah Bandung.
  • Silahkan daftar ke situs tersebut, kemudian login
  • Pilih salah satu antara IMB rumah tinggal atau non rumah tinggal. Lalu, unggah gambar bangunan
  • Unggas semua dokumen yang telah Anda scan, dan isi data
  • Anda bisa membayar retribusi di Bank DKI jika tinggal di Jakarta
  • Scan dan unggah bukti pembayaran ke situs web
  • Tunggulah sampai ada pemberitahuan masuk melalui email

Inilah Perbedaan Tujuan Saat Mengurus IMB

Anda harus tahu bahwa saat mengurus IMB, ada perbedaan ketentuan berdasarkan tujuan pengurusan. Seperti misalnya IMB untuk mendirikan bangunan baru, renovasi ataupun untuk rumah lama. Berikut ini detail informasi mengenai hal tersebut.

  • Bangunan Baru

Jika Anda ingin mengurus IMB untuk bangunan baru, Anda bisa melakukan proses pembangunan setelah adanya IMB. Saat melakukan pembangunan, sebaiknya fotokopi IMB atau papan kuning IMB dipasang di lokasi pembangunan. Anda harus melakukan pembangunan sesuai dengan apa yang tercantum pada IMB, jika ada perubahan atau penambahan, maka Anda harus mengajukan IMB kembali.

  • Bangunan Lama

Jika rumah lama yang Anda tinggali belum mendapatkan surat IMB, sebaiknya Anda segera mengurusnya. Caranya ialah datang langsung ke loket di kecamatan. Adapun syarat untuk mengajukan IMB bangunan lama berbeda tergantung ketentuan masing-masing daerah.

  • Renovasi Bangunan

Tak hanya mendirikan bangunan baru, saat melakukan renovasi rumah Anda juga harus memiliki surat IMB. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Thn 2010.

Jenis renovasi rumah yang perlu mengurus IMB ialah adanya penambahan jumlah ruangan seperti membangun kamar, memperluas dapur dan sebagainya. Jika renovasi hanya dalam bentuk kecil saja, tidak perlu mengurus IMB.

Sekarang, Anda sudah tahu bukan langkah untuk mengurus IMB? Jika Anda tinggal di Jakarta atau Bandung, Anda bisa memilih ingin mengurus melalui cara online atau konvensional. Siapkan segala dokumen yang dibutuhkan secara lengkap agar proses pembuatan IMB bisa selesai lebih cepat.

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

IZIN PRINSIP - PENANAMAN MODAL - PENDAFTARAN INVESTASI BKPM

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta – Apa itu Surat izin prinsip – Pengertian Surat Izin Prinsip – Syarat Pembuatan Surat Izin Prinsip – Cara Membuat Surat Izin Prinsip.- Pendaftaran Penanaman Modal atau Pendaftaran  Investasi

Baca juga cek saldo BPJS

Inilah Pengertian Dan Langkah-langkah Membuat Surat Izin Prinsip

Tahukah Anda apa itu Surat Izin Prinsip? Pengertian dari Surat Ijin Prinsip yaitu sebuah izin atau pengakuan dari pemerintah baik dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota yang harus dimiliki oleh seseorang apabila ia memulai usaha.

Surat Izin Prinsip dibutuhkan dalam upaya mendirikan ataupun memulai sebuah usaha baru baik sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) serta dalam rangka perpindahan lokasi proyek PMA atau PMDN.

Keputusan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tantang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Langkah-langkah Cara Pembuatan Surat Izin Prinsip – Pendaftaran Penanaman Modal atau Pendaftaran Investasi

Izin usaha merupakan suatu pemberian izin atau persetujuan dari pihak berwenang atas adanya suatu kegiatan usaha oleh perusahaan atau seorang pengusaha.Salah satu bentuk ijin usaha yaitu Izin Prinsip.

Jika ingin membuat Surat Izin Prinsip untuk usaha Anda, Anda bisa mengajukannya kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal seperti Badan Perizinan Terpadu atau Badan Perizinan Penanaman yang berada di tingkat Kabupaten/ Kota Maupun Provinsi.

Namun, apabilasebagian saham dari perusahaan Anda dipegang oleh warga negara asing dan sebagian lagi dipegang olehWarga Negara Indonesia, Maka untuk melakukan kepengurusan Surat Izin Prinsip dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca juga call center BPJS

Beberapa dokumen yang harus dipersiapkan sebagai persyaratan administrasi untuk mengajukan Izin Prinsip di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di antaranya:

  1. Formulir Surat Ijin Prinsip harus ditandatangani dan dilengkapi oleh semua pemegang saham dari perusahaan PMA
  2. Nama-nama calon pemegang saham
  3. Kartu Tanda Penduduk atau KTP (untuk WNI)dan Kartu Tanda Pengenal yang sah seperti Paspor (bagi Warga Negara Asing)
  4. NPWP (untuk WNI)
  5. Production Flow Chart yang dilengkapi dengan penjelasan detail dari perusahaan atau usaha Anda
  6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan
  7. Nama perusahaan yang akan dibentuk
  8. Bidang Usaha Perusahaan yang akan dibentuk
  9. Lokasi Proyek atau Proyeksi
  10. Data-data Estimasi Produksi dan pemasaran
  11. Luas tanah yang dibutuhkan
  12. Jumlah tenaga kerja
  13. Rencana nilai investasi
  14. Rencana permodalan
  15. Surat Pernyataan bahwa data-data yang disajikan adalah benar

Selanjutnya data-data yang harus dipersiapkan untuk mengajukan Ijin Prinsip untuk pemohon yang berbentuk Badan Perusahaan, di antaranya:

  1. Formulir Ijin Prinsip yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh semua calon pemegang saham dari PMA
  2. Nama pimpinan tertinggi di perusahaan
  3. Nama perusahaan
  4. Foto copy Akta Pendirian
  5. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha
  6. Foto copy NPWP
  7. Foto copy Surat Pengusaha dari Menteri Hukum dan HAM
  8. Foto copy SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdagangan)
  9. Foto copy TDP ( Tanda Daftar Perusahaan)
  10. Bidang usaha
  11. Lokasi proyek atau proyeksi
  12. Data-data Estimasi produksi dan pemasaran
  13. Luas tanah yang dibutuhkan
  14. Jumlah tenaga kerja
  15. Rencana nilai investasi
  16. Rencana permodalan
  17. Surat pernyataan bahwa data-data yang disajikan adalah benar

Jika semua data tersebut sudah dipersiapkan, maka Anda sudah bisa mengajukan Surat Ijin Prinsip.Untuk mengurus ijin ini tidaklah sulit. Berikut langkah-langkah untuk melakukan pengajuan Ijin Prinsip untuk usaha Andamelalui :

  1. Anda diharuskan mengisi formulir sesuai dengan ketentuan dan menyerahkan semua dokumen yang diminta. Permohonan izin dilakukan dengan mengajukan ke pihak berwenang seperti PTSP Pusat BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/ Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya dan bisa dilakukan secara online melalui SPIPISE atau dengan cara manual.
  2. Petugas akan melakukan verifikasi isian formulir dan kelengkapan berkas permohonan
  3. Kemudian, pihak yang berwenang ( pemohon ) akan melakukan memoradium
  4. Penerbitan naskah akan dilakukan dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permohonan yang sudah lengkap dan benar. Namun, jika permohonan ditolak maka PTSP Pusat di BKPM Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/ Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai kewenangannya akan mengeluarkan surat penolakan Izin Prinsip. Surat penolakan ini juga dikeluarkan tiga hari sejak diterimanya permohonan dan akan disertai alasan penolakannya.

Masa berlaku setiap Izin Prinsip berbeda-beda tergantung dengan jenis industri dan proses pembangunannya. Namun secara umum, masa berlaku Izin Prinsip mulai dari dua sampai lima tahun.

Jika dalam jangka waktu Izin Prinsip yang sudah ditentukan  namun proyek yang sedang dikerjakan belum juga selesai, maka perusahaan tidak bisa melakukan pengajuan permohonan baik itu perizinan maupun nonperizinan.

Investor diharuskan melakukan pengajuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek yang sedang dikerjakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum habisnya masa berlaku Izin Prinsip.

Namun, perusahaan akan mendapatkan sanksi jika dalam jangka waktu yang sudah ditentukan proyek yang sedang dikerjakan belum selesai dan terlambat ataupun tidak melakukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek. Sanksi tersebut berupa surat peringatan dan akan ditindaklanjuti oleh BKPM.

Perusahaan diharuskan membuat permohonan Surat Izin Prinsip yang baru apabila hasil dari tindaklanjut oleh BKPM adalah bahwa perusahaan tidak dapat menyelesaikan proyek seperti seharusnya, atau terlambat untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.

Selanjutnya untuk Penanam Modal Asing (PMA) jika ingin mendapatkan Surat Izin Prinsip, maka wajib melaksanakan ketentuan persyaratan dalam nilai investasi dan permodalan. Ketentuan tersebut antara lain:

  1. Jumlah nilai yang diinvestasikan harus lebih besar dari Rp 10.000.000.000 di luar tanah dan bangunan.
  2. Untuk proyek perluasan suatu usaha di dalam satu kelompok usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Usaha Indonesia (KBLI) di tempat yang sama, dengan ketentuan akumulasi nilai investasi seluruh proyek di tempat tersebut mencapai lebih dari Rp 10.000.000.000 di luar tanah dan bangunan, maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp 10.000.000.000.
  3. Sedangkan untuk perluasan satu atau lebih bidang usaha dalam sub golongan usaha berdasarkan KBLI, yang tidak mendapat fasilitas di luar kota industri, di satu lokasi di satu Kabupaten/ Kota maka nilai investasi untuk semua bidang usaha harus lebih besar dai Rp 10.000.000.000 di luar tanah dan bangunan.
  4. Penempatan nilai modal sama dengan modal disetor minimal sebesar Rp 2.500.000.000
  5. Dalam modal perseroan, untuk setiap pemegang saham minimal sebesar Rp 10.000.000.000 dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Selanjutnya, membuat perjanjian atau pernyataan yang mengatakan bahwa kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain tidak diperbolehkan untuk setiap penanam modal.

Itulah pengertian Surat Izin Prinsip dan beberapa langkah mudah  mengajukannya untuk usaha Anda. Bagi Anda yang belum mengajukan surat izin untuk usaha atau perusahaan, segeralah untuk mengajukan jika tidak ingin usaha Anda bermasalah.

Selain itu, dengan memiliki Surat Izin Prinsip maka Anda juga akan mendapat perlindungan hukum untuk melakukan berbagai usaha yang berhubungan dengan kegiatan investasi modal dan penanaman modal.

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

APA ITU SITU, CARA MEMBUAT SITU

Kupas Bisnis – Artikel Bisnis , Peluang Usaha, UMKM, Wiraswasta – Bagaimana Cara membuat Surat Izin Usaha – Cara Membuat SITU (Surat Izin Tempat Usaha) Apa itu SITU? SITU adalah singkatan dari Surat Izin Tempat Usaha. Lalu apa Manfaat, Bagaimana Cara, Syarat Dan Langkah Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)? Apa bedanya SITU dengan SIUP?  Simak ulasan yang lengkap berikut ini!

Untuk Anda yang berniat membuka tempat usaha, ternyata ada persyaratannya. Salah satunya adalah dengan mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Ternyata persyaratan ini berbeda dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), otomatis berbeda pula kegunaan dan juga persyaratannya. Namun keduanya harus sama-sama diurus agar nantinya usaha yang dijalankan lancar tanpa hambatan.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini adalah cara untuk mendapatkan izin usaha di suatu tempat sehingga nantinya tidak akan menimbulkan kerugian ataupun masalah. Ini merupakan surat resmi yang dikeluarkan pemerintah dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Peraturan di setiap daerah mungkin saja berbeda sesuai dengan kebijakan daerah yang ditempati pembuat usaha. Sebelum membuatnya, alangkah baiknya Anda tahu manfaatnya terlebih dahulu.

Manfaat Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

  1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) akan memberikan perlindungan secara hukum bagi pelaku usaha

Banyak sekali para pedagang kaki lima yang membuka usaha atau menggelar dagangannya di sembarang tempat. Selain membuat tidak nyaman bagi para masyarakat, hal ini akan mengurangi keindahan dan memunculkan ketidaktertiban.

Oleh karena itu tidak heran bila mereka akan ditertibkan oleh para satpol PP. Namun bila Anda sudah tertib dengan membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU), penggusuran itu tidak akan terjadi pada usaha Anda.

  1. Syarat dasar mengembangkan usaha yang dirintis

Nantinya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini akan bermanfaat bagi Anda untuk mendapatkan modal tambahan. Modal ini dapat digunakan untuk mengembangkan usaha agar lebih maju dan berkembang dari para pemodal.

  1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebagai dokumen untuk mengikuti lelang dan tender

Sebelum mengikuti lelang ataupun tender, sebuah usaha harus memiliki dokumen yang legal. Hal ini tentu saja akan lebih memberikan jaminan bahwa usahanya sah secara hukum saat sudah memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

  1. Syarat untuk dapat berkembang ke level internasional

Ternyata Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini juga sangat berguna bagi Anda yang ingin mengembangkan usaha ke taraf internasional. Dokumen ini akan memperlancar transaksi ekspor impor yang dilakukan dalam usaha Anda.

  1. Sebagai usaha meningkatkan kredibilitas dan sarana promosi

Dengan memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU), ini akan membuka peluang Anda untuk mengikuti beberapa pameran pelaku usaha. Selain itu juga dapat menjadi wadah mempromosikan usaha pada pemerintah.

  1. Terbinanya usaha dengan skala kecil, menengah dan besar

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam membina perusahaan dalam skala kecil, menengah maupun besar.

  1. Menciptakan iklim usaha yang tertib dan sehat

Sebelum pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU), tentu saja pemerintah akan melakukan survey untuk mengetahui keadaannya. Hal ini untuk meminimalisir munculnya usaha yang tidak sehat dan tidak tertib.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan wajib dimiliki oleh semua badan usaha. Hal ini diharapkan agar usahanya akan berkembang dengan baik, lancar dan aman.

Apabila tidak mengurus dokumen ini, perusahaan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di daerahnya. Hal yang paling banyak ditemui, bila sebuah usaha tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU), akan diancam pidana.

Isi ancamannya berdasar pada ketentuan undang-undang yang berlaku karena telah dianggap mengganggu dan merusak lingkungan.

Selain itu usahanya dapat juga ditutup atau dihentikan kegiatan usahanya atau tidak akan mendapat izin meningkatkan operasional usahanya. Mengingat pentingnya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), segeralah membuat dan melengkapi syarat-syaratnya.

Syarat-syarat membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Yang pertama adalah syarat keamanan yang melingkupi penyediaan alat pemadam kebakaran dan harus menaati undang-undang keselamatan kerja. Yang kedua adalah syarat kesehatan dimana pelaku usaha harus menjaga kebersihan dan kesehatan.

Hal ini dapat diwujudkan dengan menyediakan tempat sampah sehingga tidak mencemari lingkungan. Perusahaan juga harus menyediakan peralatan P3K. yang terakhir adalah menjaga ketertiban dengan jam izin yang sesuai juga perizinan dari BPOM.

Dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

  1. Yang pertama adalah mengisi formulir yang telah disediakan untuk Pengajuan Izin Tempat Usaha Bermaterai Secukupnya.
  2. Membawa fotokopi KTP beserta aslinya
  3. Menyertakan fotokopi sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang telah disahkan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan.
  4. Bila tanah yang ditempati bukan milik sendiri, harus ada surat pernyataan perjanjian sewa atau kontrak disertai materai.
  5. Memiliki fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) dilengkapi dengan gambar.
  6. Adanya surat pernyataan dari pemilik lahan atau bangunan yang berhimpitan dengan tempat usaha yang menyatakan tidak keberatan. Surat tadi harus diketahui oleh lurah, RT dan RW setempat.
  7. Gambar denah IMB yang detail disertai dengan jalan yang ada di depan, samping dan belakang sesuai status kepemilikan tanah.
  8. Fotokopi akta pendirian usaha (CV, PT, yayasan, koperasi) untuk yang memiliki badan hukum.

Langkah, prosedur dan cara pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Berikut ini Cara membuat Surat Izin Usaha – Cara Membuat SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

  1. Pemilik usaha datang ke dinas perizinan ataupun instansi yang memiliki andil serta tanggung jawab dengan membawa persyaratan lengkap.
  2. Setibanya ke dinas perizinan, langsung ajukan permohonan pada bupati atau camat dengan melengkapi semua persyaratan administrasi yang diperlukan.
  3. Setelah itu nantinya petugas akan meneliti berkas persyaratan administrasi yang dikumpulkan. Apabila sudah dinyatakan lengkap, Anda akan diberikan nomor registrasi dan masuk ke dalam list buku permohonan izin tempat usaha. Tetapi apabila belum lengkap, petugas akan memberi arahan tentang dokumen apa saja yang perlu dilengkapi.
  4. Petugas akan melakukan survey dengan meninjau lokasi tempat usaha dengan mencocokkannya dengan data.
  5. Setelah peninjauan selesai, nantinya draft izin akan diperiksa dan di tanda tangani oleh kabid pengelolaan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke kabat tata usaha.
  6. Kepala dinas perizinan atau pejabat berwenang kemudian akan menandatangani keputusan izin tempat usaha.
  7. Setelah mendapatkan tanda tangan, maka akan diagendakan oleh kabid pengelolaan untuk selanjutnya diserahkan ke loket pengambilan izin dan loket pembayaran.
  8. Pembayaran izin tempat usaha dibayarkan langsung di dinas perizinan atau dapat juga lewat atm dan bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah kabupaten setempat.
  9. Selanjutnya pemohon mengambil surat izin yang telah jadi dengan menyertakan bukti setor (SKRD).

Lamanya proses pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) setelah dilakukannya survey dan persyaratan yang dibutuhkan telah lengkap cukup lama. Kurang lebih Anda harus menunggu selama 14 hari masa kerja. Rinciannya adalah 2 hari masa kerja untuk pemohon baru dan bisa lebih. 7 hari digunakan untuk melakukan survey dan perpanjangannya memakan waktu selama 2 hari.

Informasi tambahan tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang harus Anda tahu adalah bahwa surat ini harus diperpanjang. Hal ini dikarenakan masa berlakunya hanya dalam jangka waktu 3 tahun. Apabila tidak diperpanjang, maka Anda dianggap tidak memiliki surat izin ini. Untuk memperpanjangnya, Anda juga harus mempersiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan.

Syarat perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Berikut ini syarat membuat perpanjangan Surat Izin Usaha – Cara Membuat perpanjangan SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

  1. Memberikan surat permohonan perpanjangan dengan disertai tanda tangan pemohon dan materai
  2. Fotokopi dokumen Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang lama
  3. Fotokopi IMB
  4. Fotokopi SPPT dan STTS PBB (tahun terakhir)
  5. Fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk PT harus disertai dengan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM)
  6. Surat keterangan domisili usaha yang dibangun dari kecamatan

Nah, ternyata membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tidaklah sulit bukan? Setelah mengetahui semua manfaatnya pasti Anda akan menyadari pentingnya surat ini dan segera membuatnya.

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya

surat izin usaha

Macam-macam perizinan usaha – Surat Izin Usaha, Apa saja Macam-macam Surat Izin Usaha?

Sebelum memulai mendirikan suatu badan usaha ada baiknya Anda pahami dulu apa saja macam-macam surat izin usaha beserta fungsinya. Seringkali kita malas dengan urusan semacam ini, padahal ini bermanfaat untuk melindungi bisnis dan memperlancar bisnis Anda agar dapat terus berkembang.

Surat Izin Usaha, Apa saja Macam-macam Surat Izin Usaha?

Yuk kita simak satu persatu macam-macam surat izin usaha yang perlu Anda perhatikan.

Surat Izin BPOM

Peredaran produk pangan di pasaran diawasi oleh pemerintah sehingga dipastikan semua produk yang dipasarkan aman dikonsumsi oleh konsumen.

BPOM adalah suatu badan yang memiliki tugas mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya badan ini, maka peredaran makanan, minuman ataupun obat-obatan benar-benar diawasi sehingga kepentingan konsumen diperhatikan. Semua itu dilakukan demi keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen.

Untuk lebih jelasnya, Anda bisa baca artikel Cara Membuat Izin BPOM

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan perusahaan sebagai salah satu bukti bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan usaha. Setiap perusahaan memang harus mendaftarkan perusahaannya karena hal tersebut sudah diatur dalam UU Pasal 5 No. 22 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimiliki oleh berbagai jenis bidang usaha seperti PT, CV, Koperasi, perusahaan perseorangan, dan juga firma. Tanda daftar ini nantinya dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau kabupaten setempat.

Dalam membuat tanda daftar perusahaan ini, terdapat beberapa dokumen penting yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah Anda mempersiapkan persyaratannya, nantinya Anda bisa melangkah dengan lebih mudah.

Simak lebih jelasnya di artikel Cara Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan surat surat izin agar pelaku usaha bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh orang, badan atau perusahaan yang memiliki usaha khusus perdagangan.

Fungsi utama dari adanya SIUP terutama bagi para pelaku usaha perdagangan adalah sebagai bukti bahwa usaha perdagangannya telah sah secara hukum.

Tidak hanya pelaku usaha perdagangan skala besar saja yang membutuhkan SIUP, namun juga pelaku usaha kecil menengah. Hal ini bertujuan agar usahanya tidak hanya mendapatkan pengesahan, namun juga pengakuan dari pemerintahan.

Untuk lebih lengkapnya, baca artikel khusus tentang Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP.

Tanda Daftar Industri (TDI)

Tanda Daftar Industri (TDI) merupakan salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh para pelaku industri. Surat ini memang sangat penting dan sangat diperlukan dalam dunia perindustrian.

TDI merupakan salah satu jenis surat izin untuk melakukan usaha industri untuk kelompok industri kecil menengah dengan investasi mulai dari 5 juta hingga 200 juta.

Investasi tersebut belum termasuk investasi untuk tanah dan bangunan perusahaan. TDI merupakan salah satu bukti yang legal bahwa industri yang dijalankan suah terdaftar atau sudah resmi.

Dengan demikian, segala aktivitas atau kegiatan yang berjalan di dalamnya tidak akan mendapatkan jeratan hukum.

Tanda Daftar Industri (TDI) merupakan surat yang wajib untuk dimiliki berdasarkan peraturan daerah No 1 tahun 2010 dalam Bab 5 Pasal 43 ayat 1.

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap pelaku industri atau orang yang melakukan pendirian usaha dalam bidang industri kecuali industri kecil di bawah modal 5 juta harus memiliki izin usaha industri.

Simak penjelasan terperinci di artikel Tanda Daftar Industri.

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat yang isinya menyatakan adanya izin yang telah diberikan oleh seseorang untuk membangun bangunan baru, mengubah, mengurangi, memperluas, atau merawat suatu bangunan dengan suatu syarat teknis dan syarat administratif yang berlaku.

Jadi, seseorang harus memperhatikan adanya IMB ketika akan membangun ataupun merenovasi suatu bangunan miliknya. Hal tersebut sesuai dengan landasan hukum yang ada pada UU nomor 28 tahun 2002.

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa untuk membangun gedung di Indonesia, seseorang harus mengantongi izin terlebih dahulu.

Detail tentang IMB dapat Anda simak pada artikel Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Surat Izin Tempat Usaha, SITU

SITU adalah singkatan dari Surat Izin Tempat Usaha. Lalu apa Manfaat, Bagaimana Cara, Syarat Dan Langkah Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)? Apa bedanya SITU dengan SIUP?  Simak!

Untuk Anda yang berniat membuka tempat usaha, ternyata ada persyaratannya. Salah satunya adalah dengan mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Ternyata persyaratan ini berbeda dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), otomatis berbeda pula kegunaan dan juga persyaratannya. Namun keduanya harus sama-sama diurus agar nantinya usaha yang dijalankan lancar tanpa hambatan.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini adalah cara untuk mendapatkan izin usaha di suatu tempat sehingga nantinya tidak akan menimbulkan kerugian ataupun masalah. Ini merupakan surat resmi yang dikeluarkan pemerintah dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Peraturan di setiap daerah mungkin saja berbeda sesuai dengan kebijakan daerah yang ditempati pembuat usaha. Sebelum membuatnya, alangkah baiknya Anda tahu manfaatnya terlebih dahulu.

Artikel Perizinan, Administrasi dan Legalitas Lainnya